Anambas – Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Anambas, Adnan, menyoroti masih belum meratanya pembangunan di sejumlah desa, khususnya pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal itu disampaikannya usai kegiatan reses dan serap aspirasi masyarakat di beberapa desa, Jumat (2/1/2026).
Menurut Adnan, salah satu persoalan mendesak terdapat di Desa Air Putih, di mana hingga kini belum memiliki gedung PAUD/TK yang layak. Selama tiga hingga empat tahun terakhir, kegiatan belajar PAUD masih menumpang di gedung pertemuan desa.
“Ruang PAUD belum terbangun karena kendala lahan. Namun alhamdulillah, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lahannya sudah disiapkan. Saat ini desa juga sedang mengurus surat hibah sesuai permintaan Dinas Pendidikan,” ujar Adnan.
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Anambas, Adnan, saat diwawancarai awak media terkait hasil reses dan temuan kondisi rumah warga yang dinilai memprihatinkan, sebagai bahan dorongan kepada pemerintah daerah untuk segera memberikan perhatian dan bantuan.
Ia berharap pada tahun 2026, setelah administrasi hibah rampung, pembangunan gedung PAUD di Desa Air Putih dapat segera terealisasi.
Selain pendidikan, Komisi III DPRD juga menemukan kondisi memprihatinkan di Desa Munjan, khususnya Dusun Pemotus RT 4 RW Penokok. Di wilayah tersebut, sejumlah rumah warga berukuran sekitar 5×6 meter bahkan dihuni hingga tiga kepala keluarga.
“Kondisi rumah warga sangat memprihatinkan dan perlu segera dibantu. Kami mendorong Dinas Sosial maupun PUPR agar melihat langsung kondisi ini, karena sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Masalah lain yang turut disoroti adalah bantuan sosial untuk lansia. Adnan menyebut masih ada lansia yang belum tersentuh bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), terutama di wilayah Pemotus.
“Padahal mereka sangat membutuhkan. Ini akan kami dorong ke Dinas Sosial agar dilakukan pendataan ulang dan ditindaklanjuti,” jelasnya.
Di Desa Kiabu, DPRD menemukan kebutuhan renovasi ruang perpustakaan sekolah serta keterbatasan jaringan internet. Meski jaringan sudah ada, namun masih sangat minim sehingga menghambat kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu, masyarakat Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, meminta perhatian terhadap pembangunan ruas Jalan Lingkar Bajau yang dinilai sangat penting untuk menunjang perekonomian warga. Kendala utama saat ini adalah satu lahan warga yang belum dibebaskan.
“Sebagian besar lahan sudah disetujui dan dihibahkan oleh warga, tinggal satu lahan yang masih menjadi kendala. Masyarakat berharap ruas jalan ini bisa masuk APBN karena kalau mengandalkan APBD, dengan kondisi keuangan daerah saat ini, sangat berat,” ungkap Adnan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu melengkapi regulasi dan administrasi agar usulan jalan tersebut dapat masuk program nasional.
Selain itu, di Desa Serat, warga mendesak kelanjutan pembangunan jalan desa selebar 1,5 meter yang baru terealisasi sekitar 50 persen akibat keterbatasan Dana Desa. Jalan tersebut dinilai vital karena menjadi akses darat bagi anak-anak sekolah saat cuaca laut buruk.
Di Desa Batu Belah, persoalan kesehatan juga menjadi perhatian, karena hingga kini belum tersedia tenaga bidan maupun perawat.
Adnan menegaskan, hasil reses ini akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PUPR, hingga Bappeda, agar dilakukan survei lapangan dan tindak lanjut.
“Kami minta OPD jangan hanya menerima laporan di atas meja. Turun langsung ke lapangan supaya informasi yang didapat benar-benar riil,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar, mengingat keterbatasan keuangan daerah. Namun DPRD, kata Adnan, berkomitmen agar setiap tahun tetap ada progres pembangunan secara bertahap, terutama untuk kebutuhan yang paling mendesak.
“Harapan kami, aspirasi masyarakat ini bisa segera ditanggapi Pemda dengan cepat dan tanggap, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Azmi)
