Anambas – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Feri, menyampaikan bahwa kesiapan tenaga kesehatan untuk operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru saat ini masih dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Feri menjelaskan, strategi yang dilakukan sementara adalah melakukan redistribusi tenaga kesehatan dari puskesmas ke rumah sakit baru, tanpa mengosongkan layanan di puskesmas. Penyesuaian dilakukan secara proporsional dengan menarik tenaga yang dinilai memiliki kelebihan beban di fasilitas layanan primer.
“Kita geser tenaga dari puskesmas ke rumah sakit baru, tapi tetap seimbang. Puskesmas tidak boleh kosong, jadi yang porsinya berlebih kita tarik ke sini,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa keterbatasan pengangkatan tenaga kesehatan menjadi kendala, mengingat saat ini tidak ada kebijakan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tenaga yang tersedia hanya berasal dari ASN, baik PNS maupun PPPK, sementara secara standar kebutuhan tenaga kesehatan masih belum ideal.
“Secara kebutuhan standar memang kita masih kurang, tapi sekarang kita mencoba jalan dulu dengan apa yang bisa kita jalankan,” katanya.
Terkait pemanfaatan gedung RSUD baru, Feri menegaskan pihaknya masih menunggu izin resmi dari pemerintah pusat karena proyek tersebut merupakan program Kementerian Kesehatan. Secara administratif, Dinas Kesehatan telah menyurati Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun hingga kini belum menerima jawaban tertulis.
“Kami sudah menyurati secara resmi, tapi belum ada balasan tertulis. Dalam waktu dekat akan kami coba konfirmasi kembali secara informal,” jelasnya.
Meski demikian, sebagian aktivitas administrasi sudah mulai berjalan di gedung rumah sakit baru. Beberapa pegawai telah ditempatkan untuk melakukan pemantauan dan pembersihan, sementara sebagian tenaga lainnya masih bertugas di lokasi lama.
Untuk tenaga dokter, Feri menyebutkan bahwa pihaknya memaksimalkan dokter yang ada. Empat dokter spesialis dasar, yakni penyakit dalam, anak, bedah, dan kebidanan, disebut telah terpenuhi. Sementara dari tujuh kebutuhan spesialis lanjutan, saat ini hanya radiologi yang belum tersedia.
“Kebutuhan anestesi sudah ada, kita kerja sama melalui program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan beberapa universitas,” ungkapnya.
Kerja sama tersebut dilakukan dengan Universitas Andalas untuk spesialis bedah, penyakit dalam, dan kebidanan, serta Universitas Riau untuk spesialis anestesi.
Secara konsep ideal, Feri menyebut total kebutuhan sumber daya manusia di RSUD baru, termasuk tenaga medis, nonmedis, hingga petugas kebersihan, diperkirakan mencapai lebih dari 400 orang. Namun, angka pasti akan ditentukan oleh manajemen rumah sakit.
Sementara itu, untuk pemanfaatan bangunan RSUD lama, pemerintah daerah berencana mengalihfungsikannya menjadi kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3).
Adapun terkait jadwal peresmian RSUD baru, Feri menegaskan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
“Karena ini proyek pusat, kami hanya sebatas melakukan komunikasi dan menunggu arahan lebih lanjut,” tutupnya. (Azmi)
