Tanjungpinang — Dinamika kritik terhadap Ketua DPRD Kabupaten Lingga belakangan menjadi perhatian di ruang publik. Di tengah berkembangnya berbagai opini, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan informasi dan objektivitas dalam menyampaikan kritik.
Koordinator Gerakan Aksi Mahasiswa Kepulauan Riau, Yogi Saputra, menilai kritik dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik tetap mengedepankan data dan konteks yang utuh.
“Sebagian kritik disampaikan secara parsial. Data dipotong, konteks tidak utuh, sehingga membentuk persepsi yang tidak seimbang,” ujar Yogi.
Menurutnya, berdasarkan pembacaan terhadap sejumlah pemberitaan dan kondisi di lapangan, DPRD Lingga masih menjalankan fungsi kelembagaan, khususnya dalam pembahasan anggaran dan pengawasan pembangunan daerah.
“Kalau kita melihat secara menyeluruh, DPRD Lingga tetap aktif dalam pembahasan anggaran, penguatan kebijakan pembangunan, hingga mendorong sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sejumlah agenda yang telah dijalankan, di antaranya pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, rapat paripurna evaluasi LKPJ kepala daerah, hingga keterlibatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, DPRD Lingga juga disebut turut mendorong berbagai program strategis, seperti penguatan sarana pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Yogi mengingatkan agar kritik di ruang publik tidak berkembang ke arah serangan personal.
“Kritik tidak lagi sepenuhnya berbicara soal kebijakan, tetapi mulai menyasar wilayah personal. Ini yang harus diwaspadai,” tegasnya.
Menurutnya, arus informasi di media sosial yang cepat perlu diimbangi dengan verifikasi dan penyampaian informasi yang proporsional.
“Tidak semua yang viral itu mencerminkan kenyataan. Ada kemungkinan narasi dibentuk dan diulang hingga dianggap sebagai kebenaran,” katanya.
Ia menegaskan, demokrasi membutuhkan kritik yang sehat dan objektif agar ruang diskusi publik tetap terjaga dengan baik.
“Kritik harus tetap dijaga, tetapi jangan sampai berubah menjadi serangan personal yang merusak kualitas diskursus publik. Kita butuh kritik yang menjelaskan, bukan yang menjatuhkan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yogi mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang publik.
“Jika publik terus disuguhi separuh fakta dan serangan personal, yang rusak bukan hanya reputasi individu, tetapi juga kualitas demokrasi kita. Sudah saatnya kembali pada data, fakta, dan akal sehat,” tutup Yogi. (Red/Reza)
