Gennews.id, Batam – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) roda dua maupun roda empat di Batam menyampaikan aspirasi langsung kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, terkait kebutuhan regulasi transportasi online. Pertemuan itu berlangsung dengan makan siang bersama Wapres di Barelang Seafood Restaurant Batam, Rabu (10/9/2025).
Dalam suasana santai, para driver memanfaatkan momen tersebut untuk menuntut regulasi yang lebih berpihak, mulai dari kepastian tarif hingga usulan aplikasi transportasi daring milik negara.
“Kami meminta pemerintah membuat aplikator sendiri. Potongan dari aplikasi swasta sekarang sangat besar, merugikan semua pihak, baik driver maupun masyarakat pengguna,” ujar Feryandi Tarigan, Ketua Komunitas Andalan Driver Online (Komando) Batam.
Fery menegaskan bahwa usulan ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 yang menyebut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
“Transportasi online sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi harus diatur oleh negara, bukan diserahkan sepenuhnya ke swasta,” tambahnya.
Respon Wapres: Akan Diusahakan Melalui Danantara
Menurut Fery, Wapres Gibran menanggapi positif usulan tersebut.
“Pak Wapres bilang nanti diusahakan lewat Danantara. Beliau juga paham kalau potongan aplikator swasta memang besar,” jelasnya.
Meski begitu, tim media belum mendapat konfirmasi resmi dari Gibran karena tidak ada sesi wawancara usai acara makan siang.
ADOB Desak Kepastian Regulasi
Selain Komando, Aliansi Driver Online Batam (ADOB) juga menyoroti kekosongan hukum terkait layanan transportasi online roda dua dan roda empat.
Ketua Umum ADOB, Djafri Rajab, menegaskan bahwa pemerintah perlu mempercepat regulasi yang jelas agar kesejahteraan driver lebih terjamin.
“Kami sangat mengapresiasi undangan makan siang dari Pak Wapres, tapi kami juga ingin menekankan pentingnya regulasi. Jangan sampai driver terus dirugikan karena tarif yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ADOB menyerahkan surat resmi kepada Wapres yang berisi permohonan audiensi dengan Presiden RI. Surat tersebut juga menyinggung isu nasional mengenai percepatan regulasi Undang-Undang transportasi online, khususnya layanan makanan dan barang roda dua, serta ketentuan tarif bersih yang lebih adil.
Tuntutan Penegakan Aturan di Batam
ADOB juga menyinggung isu lokal di Batam, yakni ketidakpatuhan aplikator terhadap SK Gubernur Kepri No. 1080 dan 1113 Tahun 2024 mengenai tarif transportasi online. Mereka menilai pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan driver, tetapi juga melanggar ketentuan menteri.
“Tarif resmi sudah ada, tapi aplikator tidak patuh. Ini harus ditegakkan. Regulasi yang sudah dibuat jangan hanya jadi kertas kosong,” tegas Djafri.
Rangkaian Kunjungan Kerja di Batam
Kunjungan Wapres Gibran ke Batam tidak hanya berfokus pada pertemuan dengan driver online. Sejak pagi, ia sudah meninjau Model Business Group (MBG) di SMKN 1 Batam untuk melihat inovasi pendidikan berbasis kewirausahaan.
Setelah itu, ia melanjutkan kunjungan ke Balai Perikanan Budidaya Laut Batam untuk menghadiri panen perdana lobster. Didampingi istrinya, Selvi Ananda, dan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Gibran menekankan pentingnya percepatan regulasi guna mencegah praktik penyelundupan lobster dan mendorong replikasi budidaya di daerah lain.
Usai makan siang dengan ratusan driver online, rombongan Wapres bergerak ke Infinite Framework Studio Nongsa Digital Park untuk meninjau perkembangan industri digital kreatif di Batam.
Rangkaian kunjungan tersebut menunjukkan fokus pemerintah bukan hanya pada sektor perikanan dan ekonomi biru, tetapi juga pada isu regulasi transportasi digital yang kini menyangkut hajat hidup jutaan masyarakat.
Harapan Driver: Negara Hadir Lewat Regulasi
Bagi para driver, isu regulasi bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari transportasi online.
“Kalau tarif jelas dan aplikator diawasi, kami bisa bekerja dengan tenang. Kalau tidak, selalu kami yang jadi korban,” kata Putra, salah seorang pengemudi ojol Batam.
Pertemuan di Batam ini pun menegaskan satu pesan penting: negara dituntut hadir melalui regulasi yang berpihak, baik untuk nelayan di laut maupun driver di jalanan. (Wins)
