Menu

Mode Gelap
Kasus Alfian di PT Indomarco, Serikat Buruh Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan Kebenaran di Ujung Pengeras Suara, Aksi Aliansi Rakyat Melawan Kriminalisasi Bela Wartawan Diduga PHK Sepihak, PT Carefastindo Absen dari Mediasi Disnaker, SPBI: “Perusahaan Harus Tanggung Jawab!” SK Gubernur Dilanggar, Ojol Desak Pemerintah: Jangan Takut Tutup Aplikator Audit Vendor Jadi Taruhan, ADOB Ingatkan BIB Jangan Bermitra dengan Perusahaan Odong-Odong

News · 20 Sep 2025

GEBER-KEPRI Sentil Pemerintah: Jangan Sembunyikan Aset di Gurindam 12


 Suasana Diskusi Terbuka GEBER-KEPRI soal transparansi aset pemerintah di A8 Pinang Harmoni Square, Tanjungpinang, Sabtu (20/9). Perbesar

Suasana Diskusi Terbuka GEBER-KEPRI soal transparansi aset pemerintah di A8 Pinang Harmoni Square, Tanjungpinang, Sabtu (20/9).


Tanjungpinang
– Forum Peduli Ibukota Kepri menggelar Diskusi Terbuka bertajuk Kasih Paham Gubernur Kepulauan Riau dengan tema “Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Aset Pemerintah di Ibukota”, Sabtu (20/9/2025). Acara berlangsung di A8 Pinang Harmoni Square, Seberang SPBU Km.7, Tanjungpinang, sejak pukul 13.00 WIB.

Diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian Gerakan Bersama Rakyat Kepri (GEBER-KEPRI). Dengan format bebas bicara, bebas berpendapat, forum berjalan dinamis dan terbuka. Moderator acara diisi oleh Edi Cindai dan Jusri Sabri.

Isu utama yang mengemuka adalah tata kelola aset pemerintah, terutama terkait kawasan Gurindam 12 Tepi Laut yang belakangan ramai disorot publik. Sejumlah mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga pedagang kaki lima (PKL) ikut menyampaikan pandangan mereka. Kehadiran perwakilan dari Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang menambah bobot diskusi.

Koordinator GEBER-KEPRI, Said Ahmad Syukri akrab disapa Sas Jhoni menegaskan bahwa forum ini lahir dari keresahan publik.

“Aset pemerintah itu milik rakyat. Jangan sampai pengelolaannya tertutup, apalagi hanya menguntungkan segelintir pihak. Gurindam 12 harus jadi ruang publik yang benar-benar terbuka, bukan dipersempit,” ujar Sas Jhoni, Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, diskusi semacam ini penting dijadikan tradisi demokrasi di Tanjungpinang.

“Kami ingin memastikan suara rakyat terdengar langsung. Transparansi dan akuntabilitas bukan jargon, tapi kewajiban,” kata dia.

Selain membahas isu kebijakan, forum juga memberi ruang bagi PKL untuk menyuarakan persoalan keseharian mereka. Hal ini membuat diskusi tak sekadar teoritis, melainkan menyentuh realitas lapangan.

Melalui forum terbuka ini, GEBER-KEPRI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola aset pemerintah agar berjalan bersih, terbuka, dan berpihak pada masyarakat. (Reza)

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kasus Alfian di PT Indomarco, Serikat Buruh Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan

16 Oktober 2025 - 00:11

Kebenaran di Ujung Pengeras Suara, Aksi Aliansi Rakyat Melawan Kriminalisasi Bela Wartawan

8 Oktober 2025 - 17:52

Diduga PHK Sepihak, PT Carefastindo Absen dari Mediasi Disnaker, SPBI: “Perusahaan Harus Tanggung Jawab!”

6 Oktober 2025 - 15:39

SK Gubernur Dilanggar, Ojol Desak Pemerintah: Jangan Takut Tutup Aplikator

3 Oktober 2025 - 01:27

Audit Vendor Jadi Taruhan, ADOB Ingatkan BIB Jangan Bermitra dengan Perusahaan Odong-Odong

2 Oktober 2025 - 22:22

Aliansi Driver Online Batam Bangkit, 9 Tuntutan, Desak Copot Kadishub Kepri

1 Oktober 2025 - 23:06

Trending di Daerah