Tanjungpinang – Desakan yang disuarakan oleh Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Kepri akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menunda sementara rencana lelang lahan reklamasi Gurindam 12. Keputusan itu disebut sebagai bentuk respon atas masukan berbagai pihak, termasuk Geber Kepri yang sejak awal menolak lelang tersebut.
Perwakilan Geber Kepri, Jusri Sabri, menyambut baik langkah itu. Ia menilai penundaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah masih mempertimbangkan suara masyarakat.
“Terkait persoalan lelang Gurindam 12, Gubernur Kepri sudah menyetujui untuk menunda sementara dan melakukan evaluasi serta pembenahan terlebih dahulu,” ujar Jusri, Selasa (7/10/2025).
Menurut Jusri, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang Geber Kepri bersama sejumlah elemen masyarakat. Mereka menilai rencana lelang berpotensi merugikan pelaku UMKM dan lebih menguntungkan pihak swasta.
“Ini hasil perjuangan Geber Kepri. Kami menyuarakan aspirasi rakyat agar Gurindam 12 tidak dijadikan lahan bisnis yang mengorbankan pelaku UMKM,” tegasnya.
Jusri juga mengapresiasi langkah Gubernur Kepri yang dinilai bijak dan terbuka terhadap aspirasi publik di tengah situasi yang sempat memanas.
“Kami mengapresiasi kebijaksanaan Gubernur Kepri yang telah menanggapi aspirasi masyarakat dan menunda sementara lelang ini. Keputusan ini menunjukkan beliau mau berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, Geber Kepri akan tetap mengawal proses evaluasi yang dilakukan pemerintah agar berjalan secara transparan dan melibatkan masyarakat luas.
“Kami berharap penundaan sementara ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola dan mempertimbangkan kepentingan UMKM,” ujarnya.
Jusri juga mengimbau agar para pedagang di kawasan Gurindam 12 tidak terprovokasi dan tetap menunggu hasil evaluasi resmi.
“Pedagang jangan ribut lagi. Tunggu hasil evaluasi dan keputusan resmi berikutnya,” ucapnya.
Dari pihak pemerintah, Asisten II Pemprov Kepri Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Luki Zaiman Prawira, menegaskan bahwa transparansi dan penataan UMKM menjadi fokus utama sebelum proses lelang kembali dibahas.
“Transparansi dan sosialisasi menjadi perhatian kita. Nanti, bapak (Gubernur Ansar Ahmad) dengan bang Lis (Wali Kota Tanjungpinang) untuk menata UMKM terlebih dahulu,” kata Luki, Senin(6/10).
Luki menambahkan, Pemprov Kepri sudah melakukan pengkajian teknis dan berkoordinasi dengan bagian aset terkait regulasi lelang Gurindam 12.
“Kami sudah melakukan pengkajian. Sedangkan untuk regulasinya, kami sudah berkoordinasi dengan aset,” ujarnya.
Ia pun mengakui, penundaan lelang ini tak lepas dari tekanan dan dorongan masyarakat yang disuarakan Geber Kepri.
“Mungkin ini hasil perjuangan kawan-kawan Geber Kepri,” tutup Luki. (Reza)
