Anambas — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hino Faisal, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam pelaksanaan Reses Pertama Tahun 2025. Sejumlah kebutuhan mendesak muncul dari berbagai desa, mulai dari perbaikan infrastruktur, fasilitas publik, hingga bantuan untuk nelayan dan petani.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Anambas, Hino Faisal, saat diwawancarai media ini.
Saat diwawancara Media ini, Kamis (11/12/2025), Hino Faisal menyampaikan bahwa salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Siantan Timur. Pembangunan jalan lingkar Bajau yang sudah lama dibutuhkan masyarakat kembali diusulkan, namun keterbatasan APBD membuat proyek tersebut belum dapat direalisasikan melalui anggaran daerah.
“Jalan lingkar Bajau itu memang perlu dilakukan, cuma kemampuan APBD belum memungkinkan. Maka kemungkinan akan kita dorong melalui pemerintah pusat atau provinsi,” jelasnya.
Tidak hanya itu, warga juga mengusulkan pembangunan beberapa pos tunggu di Pelabuhan Nyamuk. Terdapat tiga titik pelabuhan dengan estimasi anggaran sekitar Rp 200 juta. Terkait hal ini, Hino Faisal menyebut akan memanggil Dinas PU untuk memastikan kesiapan anggaran dan ketersediaan DID.
Di Desa Sri Tanjung, masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan meminta bantuan alat tangkap seperti Radar Furuno serta perlengkapan lain yang menunjang aktivitas melaut. Warga juga menyampaikan kebutuhan rumah tunggu di kawasan sekitar area pemakaman dekat klenteng.
Sementara itu, dari Desa Tiangau, muncul usulan pembangunan batu miring atau pemecah ombak. Hal tersebut disampaikan setelah adanya kejadian rumah warga yang ambruk akibat hantaman ombak. Selain perlindungan pesisir, warga juga meminta bantuan bibit sayur dan pupuk, serta kelompok Karang Tikar yang mengajukan pembangunan WC masjid karena hingga kini fasilitas tersebut belum tersedia.
Hino Faisal menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui reses. Namun, realisasi program tetap bergantung pada kondisi keuangan daerah yang saat ini turut terdampak oleh kebijakan efisiensi nasional.
“Seluruh daerah terkena dampak efisiensi akibat program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan. Maka kemampuan APBD harus menjadi pertimbangan sebelum program dimasukkan,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan akan memperjuangkan setiap usulan masyarakat dalam rapat bersama OPD terkait.
“Sebagai Wakil Ketua Komisi I, saya pastikan aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan. Soal terealisasi atau tidak, kita kembali melihat kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Menurutnya, turun langsung ke lapangan memberikan pandangan yang lebih jelas daripada sekadar laporan. Ia menilai banyak informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata, sehingga dialog langsung dengan masyarakat menjadi hal penting.
Menutup wawancaranya, Hino Faisal menyebut bahwa masa jabatannya di tahun kedua ini menjadi motivasi untuk memastikan pokok pikiran benar-benar dapat diwujudkan, berbeda dengan pengalaman periode sebelumnya yang menurutnya kurang terealisasi.
“Ini tantangan bagi saya. Masyarakat harus bersabar, karena kami tidak mungkin memaksakan jika keuangan daerah tidak memungkinkan. Tapi yang pasti, kami tidak tinggal diam. Aspirasi masyarakat akan terus kami perjuangkan,” tegasnya. (Azmi)
