Tanjungpinang – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib (RAT) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 di Aula Lantai IV, Kamis, 25 September 2025. Forum ini menjadi ruang dialog strategis antara manajemen rumah sakit dengan pemangku kepentingan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam peningkatan layanan kesehatan.
Forum menghadirkan lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota, RSUD Bintan, Diskominfo, Bapelitbang, Disdukcapil, BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Jasa Raharja, hingga lembaga pendidikan kesehatan seperti Fakultas Kedokteran UMRAH, Poltekkes Kemenkes, dan Stikes Hang Tuah. Turut hadir komunitas masyarakat sipil, mulai dari Karang Taruna, Komunitas HIV/AIDS (Kompak), Komunitas TB RO Kepri (Pena Bulu), Yayasan Kanker Indonesia (YKI), Lembaga Adat Melayu, hingga perwakilan pasien dan masyarakat umum.
Partisipasi luas itu menggambarkan semangat kolaborasi untuk membangun sistem kesehatan yang lebih responsif. Beragam masukan pun muncul. Beberapa peserta menekankan pentingnya RSUD RAT memiliki master plan pengembangan layanan jangka panjang agar masyarakat tidak perlu mencari pelayanan medis ke luar daerah. Kritik teknis seperti perbaikan AC sentral dan toilet juga disampaikan.
Pihak manajemen menjawab, perbaikan sementara sudah dilakukan. Rehabilitasi total AC dan toilet dijadwalkan pada 2026 oleh Dinas Pekerjaan Umum.
“Anggaran APBD juga telah dialokasikan untuk penambahan AC cadangan tipe split dengan melibatkan konsultan profesional,” jelas pihak RSUD.
Dukungan datang dari Poltekkes Tanjungpinang yang siap menyumbangkan data golongan darah mahasiswa untuk Unit Transfusi Darah (UTD), khususnya mendukung layanan One Day Care (ODC) Hematologi Onkologi Anak. Dinas Kesehatan menekankan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penyusunan SOP layanan, integrasi data, hingga penguatan anggaran agar RSUD RAT optimal sebagai rumah sakit rujukan provinsi.
FKP juga menghadirkan suara pasien. Ibu Sisca, orang tua pasien hemofilia, menyampaikan apresiasi.
“Kami merasakan manfaat besar, anak kami bisa tumbuh dengan baik berkat layanan dan perhatian dari pihak rumah sakit.”
Meski begitu, kritik tetap terdengar. Sejumlah masyarakat menyoroti pasien yang dipulangkan terlalu cepat. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kepri, dr. H. M. Rizqa M. Kes, Sp. A, memberi penjelasan: kewenangan pemulangan pasien sepenuhnya berada pada DPJP dengan mempertimbangkan kondisi medis.
Direktur RSUD RAT menegaskan keterbukaan rumah sakit terhadap kritik.
“Kami menyediakan berbagai kanal resmi seperti tatap muka, SP4N Lapor, kotak saran, hingga aplikasi 24 KRAT AJA agar masyarakat mudah menyampaikan keluhan dan saran,” ujarnya.
Forum juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan lintas sektor, membenahi infrastruktur dasar, serta mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan pasien.
Tak hanya itu, Direktur mengumumkan rencana kegiatan proctorship kateterisasi jantung bersama RS Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita.
“Ini merupakan yang pertama kalinya di Tanjungpinang bahkan di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan teknologi Rotablator,” katanya. Teknologi ini berfungsi mengikis plak pembuluh koroner sebelum pemasangan balon atau stent.
Forum Konsultasi Publik 2025 menjadi momentum penting bagi RSUD RAT untuk memperkuat kepercayaan publik. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu membawa layanan kesehatan di Kepulauan Riau menuju kualitas yang lebih baik, humanis, dan berdaya saing. (Reza)
