Anambas — Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam mempersiapkan penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, S.E., M.Si., mengatakan FGD tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, khususnya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ujarnya.
Ia menjelaskan, FGD tersebut dimaksudkan sebagai forum diskusi dan konsultasi untuk menghimpun berbagai masukan, saran, serta pandangan dari tenaga ahli dan para pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum diskusi dan konsultasi untuk memperoleh masukan, saran dan pandangan dari tenaga ahli serta pemangku kepentingan,” katanya.
Melalui forum tersebut, sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari identifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, penghimpunan aspirasi masyarakat, hingga pengumpulan bahan dan dokumentasi sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda.
Peserta FGD terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Kebudayaan dan Keberagaman Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), perangkat daerah terkait, perwakilan kepala desa dan BPD, Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, paguyuban dan kekerabatan.
Selain itu, kegiatan juga melibatkan perwakilan tenaga pendidik, maestro, pelaku seni dan budaya, pelaku wisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Melalui FGD ini, diharapkan berbagai masukan dan rekomendasi dapat dihimpun secara komprehensif untuk menyempurnakan Naskah Akademik.
Dengan demikian, Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang nantinya disusun diharapkan memiliki landasan akademis dan regulasi yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas. (Azmi)
