Menu

Mode Gelap
H-Mild dan Maxxis Ilegal Masih Dijual di Batam, Pengawasan Cukai Kembali Disorot Batam Jadi Lokasi Perdana SiTaskin Pesisir, Pemerintah Perkuat Pengentasan Kemiskinan Nelayan Defence Attache Tour 2026 Singgah di Batam, Kenalkan Potensi Industri Maritim dan Investasi Batam Raih WTP ke-14 Beruntun, Li Claudia: Kepercayaan Ini Harus Dijaga Batam Melesat! Investasi Tumbuh Pesat, Pemko Siapkan Teknologi Pengolah Sampah Jadi Energi Sekda Batam Sambut Kepulangan 442 Jemaah Haji: Semoga Menjadi Haji Mabrur

Batam

Batam Jadi Lokasi Perdana SiTaskin Pesisir, Pemerintah Perkuat Pengentasan Kemiskinan Nelayan

badge-check


					Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, saat peluncuran SiTaskin Pesisir di Balai Pertemuan KNMP Sembulang, Galang, Selasa (7/7/2026). Foto:Istimewa Perbesar

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, saat peluncuran SiTaskin Pesisir di Balai Pertemuan KNMP Sembulang, Galang, Selasa (7/7/2026). Foto:Istimewa

Batam, Gennews.id – Kota Batam kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai lokasi perdana peluncuran simbolis Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir). Program kolaboratif lintas kementerian dan lembaga tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia.

Peluncuran program berlangsung di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sembulang, Kecamatan Galang, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule.

Penunjukan Batam sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir dinilai menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap berbagai capaian dan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bermukim di kawasan pesisir.

Dalam sambutannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia sehingga kehadiran pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.

Amsakar mengungkapkan, jumlah penduduk Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 ribu jiwa masih berada dalam kategori masyarakat miskin. Meski demikian, berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah menunjukkan hasil positif dengan menurunnya tingkat kemiskinan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak semata-mata dicapai melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga lewat berbagai program pemberdayaan ekonomi yang mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan produktif.

Khusus bagi masyarakat pesisir, Pemerintah Kota Batam terus memperkuat berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan alat tangkap, kapal nelayan, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Karena itu, seluruh nelayan telah kami fasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.

Amsakar berharap Program SiTaskin Pesisir menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kawasan pesisir yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

“Program SiTaskin menjadi bagian penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jika ini berjalan dengan baik, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat Galang untuk memanfaatkan berbagai program pemerintah sebagai peluang mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.

Menurut Didit, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan kawasan permukiman nelayan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

“Nelayan tidak hanya didorong untuk menjual hasil tangkapan dalam bentuk mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Dengan begitu, pendapatan masyarakat dapat meningkat dan ekonomi pesisir menjadi lebih kuat,” ujarnya.

Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program tersebut juga diharapkan mampu mendukung peningkatan konsumsi protein masyarakat serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Didit menjelaskan, hingga saat ini sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan. Ke depan, pengembangan kawasan akan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah berdasarkan hasil asesmen, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bebas dari persoalan hukum.

“Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” jelasnya.

Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan agenda besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui Program SiTaskin Pesisir, setiap kementerian dan lembaga menghadirkan intervensi sesuai kewenangannya sehingga masyarakat memperoleh pendampingan yang lebih terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Iwan menyebut Batam dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir karena dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi sehingga target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan bersama. Batam memiliki potensi untuk menjadi contoh keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir di tingkat nasional,” pungkasnya.

Peluncuran SiTaskin Pesisir di Batam menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan program pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi. Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pesisir yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Mahasiswa KKN UGM Latih PKK Jemaja Timur Bikin Kerajinan dan Bijak Bermedia Sosial

8 Juli 2026 - 17:26

Bupati Aneng Minta Prime Natuna EP Prioritaskan Putra Daerah dan Tata CSR Lebih Tepat Sasaran

8 Juli 2026 - 17:21

GAMNR Laporkan The Residence Bintan ke DLHK Kepri atas Dugaan Saluran Limbah

8 Juli 2026 - 17:19

Bupati Aneng Dorong Kebijakan Inovatif untuk Wilayah Pesisir Anambas, Bappenas Serap Masukan Daerah

8 Juli 2026 - 14:26

H-Mild dan Maxxis Ilegal Masih Dijual di Batam, Pengawasan Cukai Kembali Disorot

8 Juli 2026 - 12:03

Trending di Batam