Anambas — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat koordinasi pendataan sektor migas melalui kunjungan kerja ke Medco Matak Base, Kecamatan Kute Siantan, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala BPS Provinsi Kepri, Toto Haryanto Silitonga, S.Si., M.Eng dan didampingi langsung Bupati Kepulauan Anambas, Aneng. Turut hadir perwakilan SKK Migas, BPKPD, Diskominfotik, serta BPS Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pertemuan itu membahas sinkronisasi data statistik sektoral, khususnya terkait aktivitas industri minyak dan gas bumi yang menjadi salah satu sektor strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam kesempatan itu, Toto mengatakan sensus ekonomi menjadi bagian penting untuk memetakan perkembangan ekonomi daerah dalam kurun waktu panjang, termasuk melihat kontribusi sektor migas terhadap pertumbuhan daerah.
“Melalui sensus ekonomi ini kita bisa melihat perubahan ekonomi selama 10 tahun terakhir, termasuk sektor usaha apa saja yang berkembang maupun yang mengalami penurunan,” ujar Toto.
Ia menyebut pihaknya masih memerlukan sejumlah data teknis tambahan dari sektor migas guna mendukung akurasi pendataan ekonomi daerah.
“Untuk data tertentu memang ada mekanisme dan aturan perusahaan. Nanti akan kami koordinasikan kembali bersama SKK Migas dan pihak perusahaan terkait kebutuhan data tersebut,” katanya.
Menurut Toto, data yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Kami berharap seluruh pihak bisa mendukung proses pendataan ini karena hasilnya juga untuk kepentingan pembangunan daerah maupun nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap langkah BPS dalam memperkuat pendataan sektor ekonomi strategis.
“Data yang valid tentu sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan,” kata Aneng.
Ia berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Anambas dapat kooperatif dan terbuka selama proses pendataan berlangsung.
“Kalau data yang diberikan lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya, tentu pemerintah pusat juga lebih mudah melihat kebutuhan daerah,” ujarnya.
Aneng juga meminta proses sensus ekonomi dilakukan secara maksimal agar hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi riil daerah. (Azmi)
