Tanjungpinang – Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) Tanjungpinang menyoroti maraknya praktik pungutan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam berbagai kegiatan yang digelar atas nama kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak ketiga atau event organizer (EO).
Ketua GAMNR Tanjungpinang, Said Ahmad Syukri, menegaskan bahwa kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak lagi membebani masyarakat, apalagi para pelaku UMKM kecil yang justru perlu diberdayakan.
“Kalau kegiatan itu sudah dibiayai dari uang rakyat, jangan lagi rakyat dipungut untuk jualan. Ini sudah jadi modus: event pakai label Pokir atau APBD, tapi UMKM disuruh bayar stand sampai jutaan rupiah,” tegas Said Ahmad Syukri, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan EO yang seharusnya bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat sering kali justru dijadikan kedok untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
GAMNR mendesak agar setiap event yang menggunakan dana APBD dilakukan secara transparan, baik dalam hal sumber anggaran, kerja sama dengan pihak ketiga, maupun mekanisme keterlibatan pelaku UMKM.
“Kalau Pemerintah benar-benar ingin menolong UMKM, bebaskan biaya sewa stand. Itu baru langkah nyata, bukan jargon seremonial,” pungkasnya. (Reza)
