Menu

Mode Gelap
Audiensi ke Pemko Batam, ADOB Soroti Tarif Ojol, Operasional Taksi Bandara, Hingga BPJSTK Driver Excavator dan Dump Truck Beroperasi Bebas, Cut and Fill di Sei Temiang Batam Diduga Tak Kantongi Izin Apel Siaga Batam Peduli Bencana, Pemko Tegaskan Komitmen Solidaritas Antar Daerah Komisi I Pertanyakan Data TKA PT JEE, Ada yang Masuk Pakai Visa Wisata? LIBAS Laporkan Proyek Citywalk Lubuk Baja: Ada Apa dengan Perizinannya? Dugaan Pembuangan Limbah B3, LIBAS Laporkan Dua Perusahaan ke Polda Kepri

Daerah

GAMNR Tolak Rencana Utang Pemprov Kepri untuk Bangun Tugu Bahasa

badge-check


					GAMNR Tolak Rencana Utang Pemprov Kepri untuk Bangun Tugu Bahasa Perbesar

Tanjungpinang – Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) menyatakan keberatan atas rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan meminjam dana dari Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) untuk membiayai pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat.

Ketua GAMNR, Said Ahmad Syukri atau yang akrab disapa Sasjoni, menegaskan bahwa langkah meminjam dana dengan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa depan tidak tepat jika hanya digunakan untuk proyek seremonial.

“Utang daerah adalah beban generasi mendatang. Kalau hanya untuk membangun tugu, itu bukan prioritas, apalagi saat rakyat masih menghadapi persoalan air bersih, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” tegas Sasjoni melalui pesan WhatsApp, Kamis (21/08).

Menurut GAMNR, pembangunan Tugu Bahasa sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan perencanaan APBD yang transparan dan berkeadilan, bukan melalui skema pinjaman yang berpotensi membebani fiskal daerah.

Adapun tuntutan GAMNR adalah sebagai berikut:

1. Gubernur Kepri meninjau kembali rencana pinjaman ke BRKS untuk pembangunan Tugu Bahasa.

2. Mengutamakan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat Kepri.

3. Membuka dialog publik terkait skala prioritas pembangunan daerah agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada proyek seremonial.

“Jangan gadaikan masa depan rakyat hanya untuk sebuah tugu. Utang itu tanggungan seluruh masyarakat Kepri, bukan sekadar pencitraan politik,” tutup Sasjoni. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Soal DBH Migas, Pemkab Anambas Datangi Ditjen Migas ESDM

23 Januari 2026 - 21:13

Kasus Penganiayaan di Tarempa Barat Diselesaikan Damai, Polisi Kedepankan Restorative Justice

23 Januari 2026 - 09:42

Penanganan Limbah B3 di Batu Ampar, Bea Cukai Batam Mulai Reekspor Bertahap

23 Januari 2026 - 09:36

Perjuangkan Keadilan Fiskal, Bupati Anambas Audiensi dengan DJPK Kementerian Keuangan RI

22 Januari 2026 - 19:52

Bupati Aneng Bahas Arah Pembangunan Anambas Bersama Bappenas RI di Jakarta

22 Januari 2026 - 19:47

Trending di Anambas