Batam — Aktivitas pembangunan di kawasan Tanjung Piayu, Kota Batam, yang sempat disorot terkait dugaan perusakan mangrove, diminta untuk disikapi secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemuda tempatan Nongsa, Faisal, menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan di wilayah tersebut dinilai telah melalui proses perizinan serta berada dalam pengawasan instansi terkait.
Menurut Faisal, Batam sebagai kawasan strategis nasional sangat bergantung pada investasi. Karena itu, setiap kegiatan pembangunan dipastikan tidak berjalan tanpa persetujuan pemerintah, termasuk pemenuhan aspek lingkungan.
“Setiap investor wajib memenuhi persyaratan administrasi, tata ruang, dan lingkungan. Dari informasi yang kami peroleh, pembangunan di Tanjung Piayu telah melalui prosedur yang ditetapkan,” ujar Faisal, Selasa (13/1/2026).
Ia menilai somasi terbuka yang dilayangkan oleh kelompok tertentu merupakan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Namun, menurutnya, somasi tersebut tidak bisa langsung dijadikan kesimpulan hukum telah terjadi pelanggaran.
“Penilaian ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan aparat penegak hukum dan instansi teknis yang berwenang,” katanya.
Terkait isu mangrove, Faisal menegaskan bahwa tidak semua kawasan yang ditumbuhi mangrove otomatis berstatus kawasan lindung. Penetapan status kawasan, kata dia, mengacu pada peta zonasi serta dokumen perizinan resmi pemerintah.
“Pemanfaatan ruang dimungkinkan sepanjang disertai kajian dampak lingkungan dan langkah mitigasi sesuai aturan,” jelasnya.
Faisal berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan klarifikasi data agar isu lingkungan tidak berkembang menjadi opini yang berpotensi mengganggu iklim investasi.
“Kita ingin pembangunan berjalan, lingkungan tetap terjaga, dan hukum ditegakkan secara adil,” pungkasnya. (Red)
