Anambas – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Terkini di Laut Natuna Utara, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Lantai II Media Center Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti.
Rapat koordinasi membahas dinamika dan perkembangan situasi keamanan serta kondisi terkini di wilayah Laut Natuna Utara, termasuk berbagai tantangan yang berkaitan dengan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardhono, menyampaikan bahwa Laut Natuna Utara merupakan jalur maritim dan perdagangan vital yang memiliki dinamika cukup kompleks.
Menurutnya, kawasan tersebut menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan terkait batas maritim dan kepentingan berbagai pihak, mulai dari aktivitas nelayan, negara-negara pantai, hingga kepentingan kekuatan internasional.
Dari sisi pertahanan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan serta hak berdaulat di Laut Natuna Utara sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Pemerintah Indonesia juga terus menegaskan posisinya melalui berbagai langkah, termasuk penyampaian nota diplomatik terkait aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) serta pelanggaran batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Dalam rapat tersebut turut dibahas perkembangan situasi di lapangan berdasarkan laporan hingga September 2026. Di antaranya adanya aktivitas non-transparan dan shadow fleet, pergerakan kapal niaga, dugaan aktivitas ship-to-ship, serta anomali identitas kapal yang dapat menyulitkan pemantauan.
Selain itu, terdapat indikasi taktik gray zone dan strategic probing, termasuk aktivitas kapal asing di wilayah ZEE Indonesia yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pemantauan.
Perkembangan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga dapat memiliki dimensi geopolitik, terutama ketika kapal ikan asing mendapat pengawalan dari coast guard asing.
Dalam rapat koordinasi itu ditegaskan pentingnya keselarasan antarlembaga dalam menghadapi berbagai perkembangan di Laut Natuna Utara. Koordinasi antara instrumen diplomasi, penegakan hukum, dan pertahanan dinilai diperlukan agar respons Indonesia dapat berjalan secara terpadu.
Kehadiran Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, secara virtual menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah daerah dalam mengikuti perkembangan situasi strategis di wilayah perairan Laut Natuna Utara.
Pemerintah daerah diharapkan terus mengikuti perkembangan situasi kawasan, mengingat Anambas merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berada di kawasan strategis Laut Natuna Utara. (Azmi)
