Menu ✖

Mode Gelap
IKAL Lemhannas Gandeng IIBN Batam, Purnomo Yusgiantoro Bahas Tantangan Ketahanan Nasional Era Digital Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, Ribuan Warga Batam Tumpahkan Kegembiraan Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Amsakar Tegaskan Perubahan APBD Batam 2026 Fokus pada Pelayanan dan Kesejahteraan P2K IIBN 2026: Mahasiswa Dituntut Tak Hanya Cerdas, tetapi Juga Aktif, Inovatif dan Berkarakter Batam Jadi Lokasi Perdana SiTaskin Pesisir, Pemerintah Perkuat Pengentasan Kemiskinan Nelayan Defence Attache Tour 2026 Singgah di Batam, Kenalkan Potensi Industri Maritim dan Investasi

Daerah

DPRD Anambas Dorong Percepatan Perlinsos Digital, Linda Minta Seluruh PNS dan PPPK Dilibatkan

badge-check


					Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda, A.Md., mendorong percepatan pendataan dan registrasi Perlinsos Digital agar masyarakat yang membutuhkan dapat terjangkau layanan bantuan sosial pemerintah. Perbesar

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda, A.Md., mendorong percepatan pendataan dan registrasi Perlinsos Digital agar masyarakat yang membutuhkan dapat terjangkau layanan bantuan sosial pemerintah.

Anambas — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda, A.Md., mendorong pemerintah daerah mempercepat pendataan dan registrasi Program Percepatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Perlinsos Digital).

Menurut Linda, percepatan program tersebut penting agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan kesempatan untuk mengakses bantuan sosial pemerintah.

Legislator Partai Gerindra dari Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya periode 2024–2029 itu menyoroti masih rendahnya jumlah pendaftaran Perlinsos Digital di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan data hingga 3 November 2026, jumlah pendaftar baru mencapai 508 kepala keluarga (KK). Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat, Linda menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui penguatan pendampingan dan pelibatan lebih banyak aparatur pemerintah daerah.

Ia mendorong seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberdayakan sebagai Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan registrasi, memperbaiki data, hingga mengajukan sanggahan.

“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Dengan keterlibatan lebih banyak aparatur, pendampingan dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga proses pendataan dan registrasi tidak berjalan terlalu lama,” ujar Linda, Senin(16/11/2026)

Linda juga menilai kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan pola pendampingan khusus.

Karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar.

Selain itu, dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, serta unsur masyarakat juga dinilai penting.

Gerakan Nasional Peduli Tetangga turut dapat dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan.

Registrasi Melalui Portal Resmi Kemensos

Masyarakat dapat melakukan registrasi Perlinsos Digital melalui portal resmi Kementerian Sosial di https://perlinsos.kemensos.go.id dengan menggunakan IKD yang telah diaktifkan.

Tahapan pendaftaran meliputi masuk melalui IKD, pengisian NIK dan PIN, verifikasi wajah, pemilihan jenis bantuan, serta pengisian data pendukung.

Setelah pengajuan dikirim, masyarakat diimbau menyimpan nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran.

Adapun program bantuan yang tercantum dalam panduan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya sesuai ketentuan.

Linda menegaskan, Agen Perlinsos hanya bertugas membantu proses pendaftaran, perbaikan data, dan pengajuan sanggahan. Sementara penentuan kelayakan penerima bantuan tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta ketentuan masing-masing program.

Ia berharap percepatan pendataan dan registrasi Perlinsos Digital mendapat dukungan seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, akses layanan bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan semakin luas sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dalam proses pendataan.

Linda juga mengingatkan bahwa angka 508 KK merupakan jumlah pendaftaran Perlinsos Digital, bukan keseluruhan penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas. Registrasi juga tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan. (Azmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Penglek Kembali Terpilih sebagai Kepala Desa Sri Tanjung, Raih 312 Suara

14 November 2026 - 11:19

Bupati Aneng Pimpin Rakor Pembentukan Pengurus DPC ASLINMAS Anambas

14 November 2026 - 11:15

Sudah Pernah Disita, Rokok Ilegal LENOX Masih Bebas Beredar di Batam

13 November 2026 - 21:08

Bupati Aneng Pimpin Aksi Indonesia Asri, Seluruh OPD Anambas Turun Gotong Royong

13 November 2026 - 17:09

Bupati Aneng Buka Turnamen HUT ke-18 Desa Piabung, Tekankan Sportivitas dan Persaudaraan

12 November 2026 - 17:42

Trending di Daerah