Anambas — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda, A.Md., mendorong pemerintah daerah mempercepat pendataan dan registrasi Program Percepatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Perlinsos Digital).
Menurut Linda, percepatan program tersebut penting agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan kesempatan untuk mengakses bantuan sosial pemerintah.
Legislator Partai Gerindra dari Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya periode 2024–2029 itu menyoroti masih rendahnya jumlah pendaftaran Perlinsos Digital di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Berdasarkan data hingga 3 November 2026, jumlah pendaftar baru mencapai 508 kepala keluarga (KK). Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat, Linda menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui penguatan pendampingan dan pelibatan lebih banyak aparatur pemerintah daerah.
Ia mendorong seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberdayakan sebagai Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat melakukan registrasi, memperbaiki data, hingga mengajukan sanggahan.
“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Dengan keterlibatan lebih banyak aparatur, pendampingan dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga proses pendataan dan registrasi tidak berjalan terlalu lama,” ujar Linda, Senin(16/11/2026)
Linda juga menilai kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan pola pendampingan khusus.
Karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar.
Selain itu, dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, serta unsur masyarakat juga dinilai penting.
Gerakan Nasional Peduli Tetangga turut dapat dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan.
Registrasi Melalui Portal Resmi Kemensos
Masyarakat dapat melakukan registrasi Perlinsos Digital melalui portal resmi Kementerian Sosial di https://perlinsos.kemensos.go.id dengan menggunakan IKD yang telah diaktifkan.
Tahapan pendaftaran meliputi masuk melalui IKD, pengisian NIK dan PIN, verifikasi wajah, pemilihan jenis bantuan, serta pengisian data pendukung.
Setelah pengajuan dikirim, masyarakat diimbau menyimpan nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran.
Adapun program bantuan yang tercantum dalam panduan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya sesuai ketentuan.
Linda menegaskan, Agen Perlinsos hanya bertugas membantu proses pendaftaran, perbaikan data, dan pengajuan sanggahan. Sementara penentuan kelayakan penerima bantuan tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta ketentuan masing-masing program.
Ia berharap percepatan pendataan dan registrasi Perlinsos Digital mendapat dukungan seluruh perangkat daerah dan masyarakat.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, akses layanan bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan semakin luas sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dalam proses pendataan.
Linda juga mengingatkan bahwa angka 508 KK merupakan jumlah pendaftaran Perlinsos Digital, bukan keseluruhan penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas. Registrasi juga tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan. (Azmi)













