Batam – DPRD Kota Batam memastikan pengawasan terhadap anggaran penanganan banjir dan persampahan dalam Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada persoalan serapan anggaran.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis malam (3/9/2026), menanggapi pernyataan Wali Kota Batam dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Batam atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, Selasa (2/9/2026).
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Batam.
Menurut Budi, DPRD menyambut baik komitmen Wali Kota Batam yang menempatkan persoalan banjir dan pengelolaan sampah sebagai perhatian dalam Perubahan APBD 2026.
Sebagai unsur pimpinan DPRD sekaligus mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Budi menegaskan setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Sebagai unsur Pimpinan DPRD Kota Batam dan mewakili Fraksi PDI Perjuangan, kami menyambut baik komitmen Walikota Batam yang menempatkan penanganan banjir dan pengelolaan sampah sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2026. Ini adalah aspirasi mendesak masyarakat yang memang harus dijawab secara konkret,” ujar Budi.
Budi mengatakan pengawasan akan dilakukan melalui indikator kinerja yang tidak hanya melihat aspek administrasi, tetapi juga hasil yang dirasakan masyarakat.
Untuk penanganan banjir, tolok ukurnya antara lain penurunan titik genangan dan efektivitas normalisasi drainase. Sedangkan untuk persampahan, DPRD akan melihat ketepatan pengangkutan, kelayakan armada, serta kesejahteraan dan ketersediaan petugas di lapangan.
Selain pengawasan berbasis indikator, DPRD juga akan mendorong pengecekan langsung ke lapangan. Komisi teknis akan turun untuk memverifikasi pengerjaan proyek drainase serta tata kelola TPA dan armada sampah.
Budi juga mengatakan DPRD membuka ruang aduan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program akan dilakukan secara berkala melalui rapat kerja pertanggungjawaban APBD. Jika ditemukan program yang salah sasaran atau tidak efektif, DPRD tidak menutup kemungkinan memberikan catatan kritis hingga melakukan penyesuaian anggaran pada siklus berikutnya.
“Sikap Fraksi PDI Perjuangan tegas: anggaran daerah adalah uang rakyat yang harus kembali untuk kesejahteraan dan kenyamanan rakyat Batam. Kami akan mengawal agar penanganan banjir dan sampah ini selesai dengan solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara,” pungkasnya. (*)
