Tanjungpinang – Koordinator Zona B Taman Gurindam 12, Ahmad Syukri yang akrab disapa Sas Joni, membantah keras pemberitaan Sidikfokusnews.com yang menyebut Instruksi Gubernur Kepulauan Riau tidak bertaring serta menuding aktivitas di Zona B sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas pemerintah daerah.
Menurut Sas Joni, pemberitaan tersebut tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan dan cenderung membangun persepsi seolah-olah telah terjadi krisis kewibawaan pemerintahan daerah.
“Kami tegaskan, tidak ada pembangkangan terhadap Instruksi Gubernur. Kami tetap menghormati dan tunduk pada kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Apa yang berjalan di Zona B saat ini berada dalam koridor komunikasi dan koordinasi,” tegas Sas Joni, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa aktivitas UMKM yang berlangsung bukanlah bentuk komersialisasi liar, melainkan bagian dari penataan sementara dalam momentum Ramadan yang bertujuan menggerakkan ekonomi kerakyatan.
“Zona B bukan ruang yang diambil secara sepihak. Semua proses melalui mekanisme administrasi dan komunikasi dengan pihak terkait. Jangan digiring seolah-olah ada kekuatan besar atau tekanan tersembunyi. Itu asumsi yang tidak berdasar,” ujarnya.
Terkait tudingan bahwa ruang terbuka hijau dipaksa menjadi arena kuasa sebagaimana ditulis dalam pemberitaan tersebut, Sas Joni menilai pernyataan itu berlebihan dan tidak proporsional.
“Kami sangat memahami fungsi ruang terbuka hijau. Aktivitas ini bersifat temporer, terukur, dan tidak mengubah fungsi dasar kawasan. Justru kami ikut menjaga kebersihan, ketertiban, dan estetika lokasi,” katanya.
Ia juga membantah anggapan adanya friksi horizontal yang meluas akibat aktivitas di Zona B.
“Kami tidak pernah berniat mematikan usaha pihak lain. Zona B dan Zona C memiliki dinamika masing-masing. Jangan dipertentangkan. Ramadan seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan ruang konflik,” jelasnya.
Sas Joni menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan siap mengikuti setiap keputusan resmi yang dikeluarkan.
“Kami mendukung kebijakan Pemprov Kepri. Jika ada evaluasi, kami terbuka. Tapi jangan membangun opini seolah-olah pemerintah tidak berwibawa. Itu tidak benar,” tutupnya. (Reza).
