Anambas – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Marzuki melaksanakan agenda reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di Desa Tarempa Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat (1/5/2026) pagi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Kepulauan Anambas Ical, Kepala Desa Tarempa Timur Syawal, serta puluhan tokoh masyarakat setempat.
Dalam agenda tersebut, warga menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak, mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga persoalan energi bagi masyarakat pesisir. Aspirasi yang dihimpun menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kepala Desa Tarempa Timur, Syawal mengungkapkan pembangunan masjid baru di desa masih terkendala pendanaan. Panitia pembangunan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 juta untuk menyelesaikan tahap pemasangan keramik.
Selain itu, sejumlah pemuda desa mengeluhkan proyek lapangan olahraga yang hingga kini belum terealisasi akibat persoalan birokrasi di tingkat provinsi. Warga lainnya, Fitriana, meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan penghubung kawasan Sedap menuju Puton yang belum diaspal.
Jalan tersebut disebut menjadi akses penting bagi masyarakat setempat. Panjang jalan lebih dari satu kilometer dan dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah agar mobilitas warga dapat berjalan lebih baik.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan warga, Marzuki menjelaskan kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebut dana aspirasi anggota dewan juga mengalami pemangkasan hingga 50 persen.
Meski demikian, Marzuki meminta masyarakat dan pemerintah desa tetap aktif mengajukan proposal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurutnya, pembaruan dokumen usulan setiap tahun sangat penting agar data tidak hilang dari sistem administrasi pemerintah.
“Sekalian mungkin tadi menjawab yang disampaikan Pak Kades, proposal Pak, Bapak sampaikan itu, itu harus diperbarui, Pak. Karena proposal itu sekali masuk dia akan hilang, pada tahun berikutnya tidak akan ada lagi rekam jejak itu jika tidak terlaksana,” tegas Marzuki memberikan pengarahan.
Dalam sesi diskusi, warga juga menyoroti keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan tradisional. Seorang warga bernama Jufri menyampaikan kondisi tersebut menyulitkan aktivitas melaut.
Warga lainnya, Ibrahim, mempertanyakan optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai tidak lagi aktif. Masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran terkait status pegawai honorer apabila pengelolaan Pelabuhan Antang diserahkan kepada pemerintah kabupaten.
Marzuki memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dibawa ke pembahasan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ia juga berjanji mengoordinasikan persoalan BLK serta kebutuhan pembaruan data mesin perahu nelayan agar kuota BBM subsidi dapat disesuaikan.
Menurutnya, hasil reses menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. (Azmi)
