Tanjungpinang, (Advetorial) – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau melakukan audiensi dengan Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.
Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, didampingi anggota Febriadinata, Said Abdullah Dahlawi, Rosnawati, dan Maryamah. Hadir pula Plt Kepala Sekretariat Ridwan serta Kepala Bagian P3SPH Takwin Saleh.
Gubernur Ansar Ahmad menyambut baik kunjungan tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi antara Bawaslu Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung pengawasan pemilu dan penguatan demokrasi di daerah.
Dalam pertemuan itu, Bawaslu Kepri memaparkan sejumlah agenda strategis pada masa non tahapan pemilu. Salah satu yang dibahas adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama bersama Bakesbangpol Kepri.
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif serta penguatan demokrasi di wilayah Kepulauan Riau.
Selain itu, Bawaslu Kepri juga mengusulkan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk pengajuan proposal pembangunan lanjutan gedung kantor serta permohonan anggaran pada masa non tahapan pemilu. Dukungan ini dinilai penting untuk menunjang optimalisasi tugas kelembagaan secara berkelanjutan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Ikhsan bersama Ansar Ahmad dan jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau berfoto bersama usai audiensi di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Tak hanya itu, pertemuan juga membahas rencana program pendidikan pengawas partisipatif dan konsolidasi demokrasi yang akan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi.
Melalui audiensi ini, Bawaslu Kepri berharap koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau semakin kuat sehingga berbagai program penguatan kelembagaan dan pendidikan demokrasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (Reza)
