Tanjungpinang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Kepulauan Riau menggelar seminar bertajuk “Sinergi Kebijakan Pemerintah untuk Kesejahteraan Nelayan Kepri” di Pinang Harmoni, Tanjungpinang, Rabu (22/04/2026).
Diskusi ini mengupas wacana versus realisasi program Kesejahteraan Nelayan Masyarakat Pesisir (KNMP) di wilayah Kepri. Seminar tersebut menjadi panggung diskusi kritis terkait akses nelayan terhadap informasi kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Selain itu, forum ini juga menuntut langkah konkret untuk mengangkat taraf hidup masyarakat pesisir.
Ketua DPD HMNI Kepri, Ravi Azhar, menilai kondisi ekonomi nelayan di Kepulauan Riau saat ini masih jauh dari kata layak. Ia menyoroti adanya hambatan akses bantuan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan di lapangan.
“Kesejahteraan nelayan kita masih menjadi rapor merah. Akses terhadap bantuan pemerintah seringkali belum menjangkau masalah yang paling dasar. HMNI berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak nelayan agar kebijakan tidak berhenti di meja birokrasi,” tegas Ravi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Said Sudrajad, menegaskan pemerintah tidak abai terhadap nasib nelayan.
Menurutnya, sejak Provinsi Kepri berdiri, sektor kelautan dan perikanan selalu menjadi prioritas pembangunan.
“Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen dan serius dalam memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program strategis. Kami terus berupaya agar kebijakan yang ada bisa terimplementasi dengan baik di seluruh kabupaten/kota,” ujar Said.
Sementara itu, tokoh sentral perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, Huzrin Hood, yang turut hadir sebagai pembicara, memberikan sejumlah catatan penting bagi pemerintah.
Ia menekankan perlunya alokasi dana yang lebih spesifik dan berkelanjutan, khususnya untuk dua sektor vital, yakni infrastruktur penunjang nelayan dan pendidikan.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas nelayan di pulau-pulau, serta menjamin keberlangsungan pendidikan bagi generasi muda pesisir agar mampu memutus rantai kemiskinan.
Seminar ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif, sehingga kebijakan pemerintah ke depan lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat nelayan di Kepulauan Riau. (Tumarmi)
