Tanjungpinang — Riuh soal belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan pada Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pelan-pelan merambat ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebuah laporan pengaduan masyarakat terkait anggaran publikasi tersebut tercatat telah diterima dan kini tengah memasuki tahap verifikasi. Berdasarkan dokumen status pengaduan yang diperoleh redaksi, laporan itu tak lagi berhenti di meja administrasi, melainkan sudah masuk pada proses penelaahan awal oleh KPK pada 2026.
Pada fase ini, KPK menimbang, apakah perkara ini sekadar persoalan administratif, atau menyimpan jejak yang lebih jauh untuk ditelusuri.
Isu ini bukan barang baru. Sebelumnya, Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) Tanjungpinang, Said Ahmad Syukri yang akrab disapa Sas Jhoni lebih dulu mengangkatnya ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Ia melaporkan belanja jasa iklan di salah satu OPD dengan nilai sekitar Rp539 juta, yang juga berkaitan dengan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024.
Bagi Sas Jhoni, perkara ini sederhana saja, uang publik layak diawasi.
“Selama itu uang rakyat, wajar kalau masyarakat ikut mengawasi,” katanya, Sabtu (28/3/2026).
Namun yang membuat perkara ini menarik bukan semata angkanya. Belanja publikasi itu muncul di sejumlah OPD, termasuk yang tak dikenal memiliki urusan komunikasi publik. Dari sini, pertanyaan mulai beranak-pinak, untuk siapa publikasi itu, dan untuk kepentingan apa?
Di sisi lain, beredar pula cerita lama yang terus berulang tentang pokok pikiran legislatif yang disebut-sebut menemukan jalannya dalam bentuk kegiatan publikasi di OPD. Cerita yang belum tentu baru, tapi juga belum sepenuhnya terjawab.
KPK kini berada di titik awal untuk menilai semua itu. Verifikasi menjadi gerbang, apakah cukup alasan untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni pengumpulan bahan keterangan. Jika ya, maka cerita ini bisa bergerak lebih jauh, dari sekadar angka di atas kertas menjadi perkara yang ditelusuri.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai laporan yang tengah diverifikasi tersebut. Namun satu hal mulai terlihat isu anggaran publikasi yang semula beredar di ruang-ruang diskusi lokal, kini telah masuk ke ruang yang lebih sunyi tempat perkara biasanya mulai dibedah pelan-pelan. (Reza)
