Jakarta — Bupati Kepulauan Anambas Aneng melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Dalam pertemuan itu, Bupati Aneng didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, S.H., M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Pembahasan difokuskan pada tiga agenda utama, yakni penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Bima Arya memberikan sejumlah masukan strategis terkait pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ia juga menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi potensi pendapatan asli daerah, serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Berbekal pengalaman memimpin Kota Bogor selama dua periode, Bima Arya turut membagikan berbagai praktik baik dalam membangun birokrasi yang adaptif, memperkuat kepemimpinan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Bupati Aneng menyampaikan apresiasi atas perhatian dan arahan yang diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mendorong pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas. (Azmi)
