Batam, Gennews.id – Ruang dialog antara pemerintah dan kelompok mahasiswa serta pemuda kembali dibuka. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima perwakilan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam untuk membahas sejumlah persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Batam.
Audiensi berlangsung terbuka dan interaktif di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/9/2026). Sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari evaluasi kerja sama pembangunan Pasar Induk Jodoh, persoalan perizinan perusahaan yang dikaitkan dengan perkara hukum, aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering, hingga persoalan prioritas tenaga kerja lokal.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh mahasiswa dan perwakilan kepemudaan. Mereka mendorong pemerintah daerah agar berbagai kebijakan pembangunan tetap mengedepankan transparansi, kepatuhan terhadap aturan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Amsakar menyambut baik ruang dialog tersebut. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda memiliki posisi penting dalam kehidupan pemerintahan daerah, khususnya sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan.
“Bantu abang untuk mengimplementasikan kebijakan memajukan dan mensejahterakan warga Kota Batam,” ujar Amsakar di hadapan mahasiswa dan perwakilan kepemudaan.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Batam tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan. Sebaliknya, komunikasi dan dialog dinilai penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah memiliki dasar dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
Pasar Induk Jodoh Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam audiensi adalah revitalisasi Pasar Induk Jodoh. Mahasiswa mempertanyakan sejumlah aspek terkait tata kelola aset dan mekanisme lelang proyek tersebut.
Menanggapi hal itu, Amsakar menjelaskan bahwa proses tata kelola aset dan lelang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum proses tersebut berjalan, pemerintah juga melakukan tahapan penataan serta pembersihan legalitas lahan.
Pemko Batam, kata dia, terus melakukan konsultasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.
“Pembukaan lelang dilakukan secara transparan sebanyak dua kali sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perlu dicatat juga bahwa hingga hari ini tidak ada dana APBD serupiah pun yang keluar atau kerugian negara yang ditimbulkan,” jelasnya.
Amsakar juga menanggapi sorotan terkait pihak pengembang yang dikaitkan dengan perkara pidana. Ia menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dan memastikan setiap langkah pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas.
Menurutnya, persoalan hukum yang menyangkut individu perlu dibedakan dengan kedudukan badan usaha sebagai sebuah entitas hukum. Sementara persoalan internal perusahaan, lanjutnya, dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dorong Keberpihakan kepada Tenaga Kerja Lokal
Persoalan ketenagakerjaan menjadi isu lain yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut. Mahasiswa dan pemuda mendorong agar pertumbuhan industri di Batam memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal kesempatan kerja.
Amsakar mengatakan, Pemko Batam tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal. Salah satunya melalui rencana nota kesepahaman atau MoU dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Batam.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memberikan ruang lebih besar bagi pekerja lokal, termasuk dengan mengatur kuota pada kategori pekerjaan tertentu.
“Kita akan buat MoU dengan perusahaan di Batam untuk keberpihakan pada pekerja lokal, salah satunya mengunci kuota 20 persen tenaga kerja lokal khusus kategori unskilled,” tegas Amsakar.
Selain kebijakan kuota, Pemko Batam juga mengoptimalkan alokasi dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp28 miliar untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.
Penguatan sumber daya manusia juga diarahkan melalui program beasiswa daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pemko Batam menyiapkan konsep kerja sama pelatihan dan pengembangan kompetensi di sejumlah bidang, termasuk maintenance penerbangan dan industri digital bersama Politeknik Negeri Batam.
Kebutuhan tenaga kerja untuk industri galangan kapal di kawasan Tanjung Uncang dan Kabil juga menjadi perhatian. Untuk itu, Pemko Batam menjajaki kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di sektor tersebut.
Reklamasi Teluk Tering Dibahas Bersama Tim Terpadu
Isu lingkungan dan aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering dan Tanjung Uma turut menjadi bagian dari dialog.
Amsakar memastikan pembahasan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPPRL) dilakukan melalui kajian dan pembahasan bersama tim terpadu.
Tim tersebut melibatkan BP Batam, Pemko Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pakar lingkungan dan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pelibatan berbagai pihak, menurut Amsakar, diperlukan agar pemanfaatan ruang laut tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem sekaligus ruang hidup masyarakat, terutama para nelayan.
“Setiap pembahasan dilakukan melalui kajian dan pembahasan bersama tim terpadu,” kata Amsakar.
Paparkan Capaian Pembangunan Batam
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kota Batam kepada mahasiswa dan pemuda.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 6,76 persen pada 2025. Sementara realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target.
Di sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam mencapai 83,8. Sedangkan angka kemiskinan disebut mengalami penurunan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Namun, Amsakar menegaskan berbagai capaian tersebut bukan alasan untuk berhenti melakukan pembenahan. Sebaliknya, capaian pembangunan harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dialog tersebut kemudian ditutup dengan kesepahaman untuk menjaga komunikasi antara Pemerintah Kota Batam dengan mahasiswa dan pemuda.
Bagi Amsakar, keterbukaan terhadap kritik, aspirasi, dan gagasan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berjalan sesuai aturan sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ruang dialog pun diharapkan tidak berhenti pada pertemuan tersebut. Kritik dan masukan dari mahasiswa serta pemuda diharapkan dapat terus menjadi bagian dari proses pengawasan dan pembangunan Kota Batam ke depan. (*)
