Batam – Delapan fraksi DPRD Kota Batam menyatakan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (14/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, sejumlah pejabat Pemko Batam, serta undangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Penyampaian pandangan umum fraksi tersebut merupakan tahapan pembahasan Ranperda untuk menyempurnakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Batam.
Sebelum agenda dimulai, Kamaluddin meminta pimpinan fraksi atau perwakilannya menyampaikan pandangan masing-masing. Seluruh fraksi sepakat menyampaikan pandangan secara tertulis yang kemudian dibacakan secara singkat oleh juru bicara dari tempat duduk masing-masing.
Fraksi Partai NasDem menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangan umum. Ketua Fraksi NasDem Rival Pribadi menyatakan dukungan terhadap pembahasan Ranperda tersebut. Dukungan itu disampaikannya melalui pantun.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Setia Putra Tarigan, Fraksi PDI Perjuangan, serta Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda.
Perwakilan delapan fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan Kedua tentang Ketertiban Umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua Fraksi Warya Burhanuddin juga menyatakan dukungan terhadap pembahasan regulasi tersebut.
“Dalam upaya menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat, kami mendukung sepenuhnya pembahasan Ranperda ini,” kata Warya.
Dukungan berikutnya disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Fraksi Surya Makmur Nasution, serta Fraksi PAN-Demokrat-PPP melalui juru bicara Muhammad Fadhli.
Pandangan umum ditutup oleh Fraksi Hanura-PSI-PKN melalui juru bicara Ruslan Sinaga. Seluruh pandangan umum fraksi kemudian diserahkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kota Batam.
Dukungan delapan fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pembahasan selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan Pemerintah Kota Batam untuk mencermati substansi perubahan aturan tersebut.
Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menyampaikan bahwa rapat paripurna berikutnya akan membahas tanggapan atau jawaban Wali Kota Batam terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Tahapan tersebut akan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan respons terhadap berbagai pandangan yang telah disampaikan DPRD sebelum pembahasan Ranperda berlanjut ke tahap berikutnya. (Reza)
