Anambas – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas resmi memulai rangkaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal itu ditandai dengan penyampaian Nota Keuangan oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Anambas, Tarempa, Senin (17/11/2025).
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng saat menyampaikan pemaparan nota keuangan tahun 2026.
Dalam pemaparannya, Bupati Aneng menyampaikan berbagai dinamika fiskal yang memengaruhi struktur APBD 2026. Total belanja daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp966.340.732.347, yang diarahkan untuk penguatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar.
DPRD Apresiasi Penyampaian Nota Keuangan
Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyerahkan Nota Keuangan APBD 2026.
“Kami memberikan apresiasi kepada saudara Bupati dan jajaran yang telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026, meskipun penyusunannya dilakukan dalam kondisi fiskal yang masih penuh tantangan,” ujar Rian.
Ia menegaskan bahwa DPRD berharap kebijakan anggaran tahun 2026 benar-benar disusun secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta tetap mengedepankan asas keadilan dan pemerataan.
“Harapan kami, agar manfaat APBD 2026 dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat, terutama di pulau-pulau terluar yang membutuhkan perhatian khusus,” tegasnya.
Pendapatan Daerah 2026: Penurunan pada Beberapa Pos Strategis
Dalam paparannya, Bupati Aneng menjelaskan bahwa pada komponen pendapatan daerah, terdapat beberapa pos yang mengalami penurunan cukup signifikan. Salah satunya adalah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang hanya mencapai Rp3.058.569.360, atau turun 34% dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski begitu, pemerintah daerah tetap optimis. Pemkab akan mengandalkan pendapatan transfer serta memaksimalkan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Belanja Daerah 2026: Fokus Pada Layanan Publik dan Penguatan Infrastruktur
Belanja Operasi Capai Rp746,9 Miliar
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur APBD 2026 dengan total Rp746.996.882.623, meningkat 13% dari 2025. Rinciannya:
– Belanja Pegawai: Rp545.544.609.166
Naik 18%, digunakan untuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN.
– Belanja Barang dan Jasa: Rp192.672.623.868
Naik 2% untuk mendukung operasional perangkat daerah.
– Belanja Hibah: Rp4.903.369.589
Mengalami lonjakan 44%.
– Belanja Tidak Terduga Turun Drastis 86%
Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp1.190.011.861, turun 86% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring menurunnya kebutuhan pembiayaan kedaruratan.
Belanja Sosial Naik Ekstrem 327%
Belanja bantuan sosial meningkat signifikan menjadi Rp3.876.280.000, atau naik 327%, dialokasikan untuk:
– Penanganan masyarakat terdampak bencana
– Program kemiskinan ekstrem
– Bantuan sosial untuk kelompok rentan
Belanja Modal Naik 46%
Total belanja modal tahun 2026 mencapai Rp98.780.855.551, meningkat 46% dengan rincian:
1. Belanja Modal Tanah: Rp1.570.000.000
Melonjak 968%, sebagai bagian dari penataan aset.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Rp13.953.191.420
Mendukung sarana operasional pemerintah daerah.
Peningkatan belanja modal menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat infrastruktur dan sistem pelayanan publik.
Belanja Transfer Capai Rp119,37 Miliar
– Belanja transfer direncanakan sebesar Rp119.372.982.310, naik 15% dibandingkan APBD 2025. Komponen terbesar berasal dari:
– Dana Desa dan Alokasi Dana Desa: Rp116.314.412.950
Meningkat 18%, mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.
Harapan Pemerintah dan DPRD: Sinergi untuk Pembangunan 2026
Di akhir penyampaian Nota Keuangan, Bupati Aneng menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjalankan tahapan penyusunan APBD secara terukur dan tepat waktu.
Ia berharap sinergi eksekutif dengan legislatif dapat terus terjaga hingga proses finalisasi anggaran nanti.
“Kami berharap seluruh rangkaian pembahasan APBD 2026 berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Anambas,” ujar Bupati Aneng.
Rangkaian pembahasan APBD 2026 selanjutnya akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum masuk ke tahap akhir penetapan sesuai peraturan perundang-undangan. (Azmi)
