Anambas – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah pun berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Aneng dalam tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2027, Kamis (22/10/2026).
Rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota keuangan APBD 2027 pada Rabu (21/10/2026). Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, menyebut pembahasan Ranperda APBD menjadi kesempatan bagi DPRD untuk menyampaikan penilaian, pertanyaan, masukan, serta aspirasi masyarakat terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Fraksi tersebut menyebut sekitar 95,25 persen dari total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp743,17 miliar masih bersumber dari pendapatan transfer.
Fraksi PKAD menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena ketidakpastian dana dari pemerintah pusat dapat memengaruhi pelaksanaan program prioritas daerah. Fraksi itu juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan pelayanan umum untuk meningkatkan PAD.
Menanggapi persoalan tersebut, Aneng menyatakan pemerintah daerah akan memperkuat penerimaan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pembaruan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan pembayaran, serta digitalisasi administrasi dan pembayaran.
Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi PKAD menyoroti alokasi belanja modal dalam rancangan APBD 2027 yang tercatat sebesar Rp40,09 miliar. Fraksi tersebut meminta agar anggaran itu lebih difokuskan pada pemerataan infrastruktur di pulau-pulau terluar, terutama sarana transportasi laut, jalan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Menanggapi hal itu, pemerintah daerah menyatakan alokasi belanja modal akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi infrastruktur, keterbatasan akses, serta konektivitas antarpulau.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi transportasi laut, akses jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, air bersih, serta infrastruktur pelayanan dasar lainnya.
Namun, pemerintah daerah mengakui tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi sekaligus karena keterbatasan kemampuan fiskal dan kesiapan kegiatan. Kebutuhan yang belum terakomodasi akan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan secara bertahap, termasuk melalui upaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Dalam penyusunan APBD 2027, Aneng juga menegaskan belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Pemerintah akan memprioritaskan program berdasarkan tingkat urgensi, manfaat langsung bagi masyarakat, pemenuhan pelayanan dasar, serta target kinerja yang telah ditetapkan.
Pengendalian belanja pegawai dan belanja operasional turut menjadi perhatian agar anggaran pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik tetap tersedia.
Pemerintah daerah juga menyatakan setiap program harus memiliki target, indikator keberhasilan, serta manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.
Untuk mengantisipasi risiko fiskal, pemerintah daerah akan mengendalikan komitmen belanja sesuai kemampuan pendapatan dan ketersediaan kas. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya komitmen pengeluaran baru yang tidak didukung kemampuan pendanaan memadai.
Selain infrastruktur dan pendapatan daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD.
Di bidang pendidikan, anggaran diarahkan untuk mendukung sarana dan prasarana sekolah, rehabilitasi fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas layanan, serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Pemerintah daerah juga menyatakan bantuan pendidikan akan disalurkan secara tepat sasaran, termasuk bagi peserta didik di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah akan mendorong pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan peralatan medis, peningkatan fasilitas pelayanan, serta percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi ibu hamil serta balita.
Pengembangan ekonomi maritim dan pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, membuka lapangan kerja, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan UMKM.
Pemerintah daerah turut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap belanja transfer desa, hibah, dan bantuan sosial agar penyalurannya tepat waktu, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran juga akan diperkuat untuk mencegah pemborosan, keterlambatan pekerjaan, kecurangan, serta pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.
Sebelumnya, Fraksi PKAD menyampaikan tiga saran utama dalam pandangan umumnya, yakni mengidentifikasi potensi baru untuk meningkatkan PAD, memprioritaskan belanja modal bagi pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan APBD.
Fraksi tersebut juga meminta penjelasan mengenai strategi konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya serta upaya menjamin pemerataan belanja modal di wilayah kepulauan.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PKAD menyatakan menerima dan mendukung Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah saran dan masukan.
Ketua DPRD Anambas, Rian Kurniawan, berharap tahapan pembahasan Ranperda APBD dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, realistis, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus bersinergi agar APBD 2027 disusun sesuai kemampuan keuangan daerah, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. (Azmi)
