Anambas – Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi PKAD juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, Kamis (22/10/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut penyampaian nota keuangan APBD 2027 yang dilaksanakan sehari sebelumnya, Rabu (21/10/2026). Selain pandangan umum fraksi, agenda rapat juga mencakup tanggapan dan jawaban Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, atas pandangan yang disampaikan DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, mengatakan tahapan pembahasan Ranperda APBD menjadi kesempatan bagi DPRD untuk menyampaikan penilaian, pertanyaan, masukan, serta aspirasi masyarakat terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.
“Rapat paripurna hari ini bukan sekadar tahapan yang harus dilalui sebelum Ranperda ditetapkan. Lebih dari itu, inilah kesempatan bagi DPRD untuk menyampaikan penilaian, pertanyaan, masukan, serta aspirasi masyarakat terhadap arah kebijakan anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah,” demikian isi pidato Ketua DPRD Anambas tersebut.
Dalam rapat itu, terdapat tiga fraksi yang dijadwalkan menyampaikan pandangan umum, yakni Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR), Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS), serta Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD).
Salah satu catatan yang disampaikan Fraksi PKAD berkaitan dengan struktur pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027. Dalam dokumen pandangan umumnya, fraksi tersebut menyebut pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp743,17 miliar, dengan sekitar 95,25 persen masih bergantung pada pendapatan transfer.
Fraksi PKAD menilai ketergantungan tersebut perlu menjadi perhatian karena ketidakpastian dana dari pemerintah pusat dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program prioritas daerah.
Selain itu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu dioptimalkan, terutama melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan pelayanan umum di wilayah pulau-pulau terluar.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PKAD mengapresiasi penyusunan rancangan APBD yang dinilai telah memperhatikan kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di tengah keterbatasan keuangan daerah.
Persoalan pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian fraksi tersebut. Fraksi PKAD menyoroti alokasi belanja modal dalam rancangan APBD 2027 yang tercatat sebesar Rp40,09 miliar.
Anggaran tersebut diharapkan dapat lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar, khususnya sarana transportasi laut, jalan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang masih dinilai kurang memadai.
Fraksi PKAD meminta pemerintah daerah memastikan alokasi belanja modal dapat menjangkau wilayah-wilayah tersebut sehingga kesenjangan pembangunan antar-pulau dapat dikurangi.
Di sisi lain, fraksi tersebut mengingatkan pentingnya pengendalian penggunaan anggaran untuk mencegah pemborosan. Pemerintah daerah juga diminta membangun sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKAD turut meminta penjelasan mengenai strategi konkret pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya, mengingat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Fraksi itu juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah untuk menjamin belanja modal menjangkau pulau-pulau terluar dan mengurangi kesenjangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Meski menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan, Fraksi PKAD menyatakan menerima dan mendukung Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah saran dan masukan yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Sementara itu, Rian Kurniawan mengatakan DPRD melalui Badan Anggaran akan menindaklanjuti tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027. Ia berharap pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, realistis, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan memberikan tanggapan yang jelas dan substantif terhadap berbagai pertanyaan serta catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebelum pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya. (Azmi)
