Anambas – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas, Nurullah, memastikan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi pelabuhan yang dilaporkan rusak dan membahayakan, khususnya pelabuhan yang digunakan oleh anak-anak sekolah di Kecamatan Siantan Utara.
Nurullah mengakui, setelah adanya pemberitaan di media, persoalan pelabuhan tersebut menjadi perhatian serius pimpinan daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Memang kami belum turun ke lapangan sebelumnya. Tapi hari ini saya sudah kumpulkan jajaran, khususnya bidang kepelabuhanan, dan besok kami akan langsung ke lokasi,” ujar Nurullah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, permasalahan pelabuhan tidak hanya terjadi di satu lokasi. Saat ini terdapat sejumlah pelabuhan di Anambas yang kondisinya memerlukan perhatian, namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah hanya mampu melakukan langkah pengamanan dan antisipasi.
“Bukan hanya pelabuhan ini saja. Ada beberapa pelabuhan lain yang kondisinya juga memprihatinkan. Kendala utamanya memang anggaran, apalagi prioritas daerah saat ini masih pada sektor pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Nurullah mencontohkan, pelabuhan anak sekolah yang selama ini menjadi akses utama kini tidak lagi dapat digunakan, sehingga para siswa terpaksa harus memutar ke pelabuhan desa lain yang jaraknya lebih jauh melalui jalur darat. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah pelabuhan lain seperti Pelabuhan Lingai yang disebut sudah mengalami kerusakan cukup parah.
Ia juga menyinggung Pelabuhan Teluk Bulu yang secara teknis tidak lagi direkomendasikan untuk disandari armada penyeberangan. Namun, karena faktor kebutuhan dan adanya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, aktivitas sandar tetap terjadi meski tanpa penarikan retribusi.
“Kami tidak menarik retribusi karena pelabuhan itu belum ditetapkan dalam SK sebagai pelabuhan resmi daerah. Secara teknis juga belum layak,” tegasnya.
Terkait tindak lanjut jangka pendek, Dishub Anambas akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan awal. Jika pelabuhan tersebut merupakan satu-satunya akses vital, terutama bagi anak sekolah, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD untuk melihat kemungkinan penggunaan anggaran tanggap darurat.
“Tanggap darurat itu ada kategorinya, tidak serta-merta bisa digunakan. Tapi ini akan kami koordinasikan setelah melihat kondisi riil di lapangan,” kata Nurullah.
Ia menambahkan, estimasi anggaran perbaikan belum bisa ditentukan sebelum dilakukan peninjauan langsung, meskipun tanpa menggunakan jasa konsultan perencana.
“Kami perlu tahu panjang, lebar, dan tingkat kerusakannya agar ada gambaran kebutuhan anggarannya,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Nurullah juga menekankan pentingnya keselamatan transportasi laut. Dishub Anambas, kata dia, rutin mengingatkan pemilik armada agar memastikan angkutan laut terdaftar asuransi dan dilengkapi alat keselamatan.
“Kami berharap tidak terjadi kecelakaan. Pengusaha pompong dan speed harus menyediakan alat keselamatan seperti life jacket. Penumpang juga harus jeli memantau kondisi armada,” pungkasnya.
Dishub Anambas berharap ke depan persoalan pelabuhan rusak dapat diusulkan secara resmi melalui Musrenbang desa dan kecamatan, sehingga bisa masuk sebagai prioritas penganggaran pada tahun-tahun berikutnya. (Azmi)
