Tanjungpinang — Belanja perjalanan dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.233.646.250., Senin(17/8/2026).
Angka tersebut tercantum dalam dokumen Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada 2024, belanja perjalanan dinas DKUKM tercatat sebesar Rp1.348.489.472.
Dengan demikian, belanja perjalanan dinas pada 2025 turun sekitar Rp114,84 juta atau 8,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski mengalami penurunan, nilai lebih dari Rp1,2 miliar tetap menarik ditelusuri, terutama mengenai siapa yang melakukan perjalanan, tujuan dan frekuensi perjalanan, hingga hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.
Informasi mengenai dugaan sebagian besar realisasi belanja perjalanan dinas digunakan untuk perjalanan Kepala DKUKM kemudian ditelusuri Gennews.id.
Pada 18 Juli 2026, redaksi mengonfirmasi informasi tersebut kepada Fungsional Perencanaan dan Program DKUKM Provinsi Kepulauan Riau, M. Faizal Rangkuti, melalui pesan WhatsApp.
Redaksi juga meminta penjelasan mengenai dasar pertimbangan perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas serta bagaimana bagian perencanaan menyusun dan mengendalikan alokasi anggaran tersebut.
“ Saya memperoleh informasi bahwa realisasi belanja perjalanan dinas DKUKM Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025 diduga sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas Kepala DKUKM. Apakah informasi tersebut benar? Jika benar, apa dasar pertimbangan perencanaan dan penganggarannya, serta bagaimana sikap Bagian Perencanaan dalam menyusun maupun mengendalikan alokasi perjalanan dinas tersebut?” demikian konfirmasi yang dikirimkan redaksi.
Namun hingga berita ini disusun, M. Faizal Rangkuti belum memberikan tanggapan melalui WhatsApp.
Dengan demikian, informasi mengenai dugaan sebagian besar belanja perjalanan dinas digunakan untuk Kepala DKUKM belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi dan masih memerlukan penjelasan dari pihak DKUKM Kepri.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana rincian penggunaan anggaran Rp1,23 miliar tersebut. Mulai dari jumlah perjalanan, pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan, tujuan, biaya transportasi dan akomodasi, hingga laporan hasil perjalanan.
Rincian tersebut penting untuk melihat apakah belanja perjalanan dinas telah disusun berdasarkan kebutuhan dan menghasilkan manfaat yang sepadan dengan uang publik yang dikeluarkan.
Sebab, turunnya anggaran dari Rp1,34 miliar menjadi Rp1,23 miliar belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa belanja tersebut telah efisien. Ukuran efisiensi tetap perlu dilihat dari bagaimana anggaran digunakan dan apa hasil yang diperoleh.
Gennews.id masih membuka ruang bagi DKUKM Kepri untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas informasi tersebut. (Reza)
