Batam, Gennews.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota (Pemko) Batam atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan Amsakar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Amsakar mengapresiasi berbagai masukan, saran, serta catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arah kebijakan anggaran daerah.
Ia menegaskan, Pemko Batam berkomitmen memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dikelola secara transparan dan akuntabel, sekaligus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata Amsakar.
Dalam perubahan APBD 2026, target pajak daerah meningkat sebesar 7,21 persen. Peningkatan tersebut ditopang oleh optimalisasi potensi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta reklame videotron.
Optimalisasi pendapatan tersebut, kata Amsakar, tetap diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui penguatan pengelolaan sampah, parkir, dan sektor kesehatan.
Di sisi lain, Pemko Batam juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi aktif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
### Belanja Daerah Diarahkan ke Program yang Berdampak
Dalam hal efisiensi belanja daerah, Amsakar menegaskan bahwa alokasi anggaran akan diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pemenuhan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, hingga upaya pengentasan kemiskinan.
“Pemko Batam juga menekan belanja yang bersifat seremonial serta melakukan efisiensi pada belanja pegawai yang turun 1,46 persen. Sementara itu, kenaikan belanja barang dan jasa sebesar 14,86 persen diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ujarnya.
Pelaksanaan belanja tersebut, lanjut Amsakar, tetap memperhatikan aspek efisiensi dan ketepatan waktu, termasuk dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.
Pada sektor pembangunan dan lingkungan, kenaikan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 20,98 persen diprioritaskan untuk mendukung penanganan banjir secara terpadu, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah, meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta memperbaiki kualitas jalan.
Selain itu, penanggulangan bencana turut menjadi perhatian Pemko Batam. Pemerintah menyiapkan dukungan logistik, perencanaan yang matang, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana.
### Pendidikan, Kesehatan dan Bantuan Sosial Jadi Prioritas
Pada sektor sosial dan pelayanan publik, Pemko Batam berkomitmen memperluas pemerataan akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan kesiapan fasilitas kesehatan guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
“Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga menjadi bagian dari prioritas. Seluruh bantuan sosial akan diarahkan agar tepat sasaran dengan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat (by name by address) yang valid dan mutakhir,” kata Amsakar.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sementara untuk memperkuat ekonomi dan ketahanan daerah, Pemko Batam mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi.
Pemerintah juga memperkuat pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus mendorong digitalisasi pelayanan.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemko Batam akan melakukan operasi pasar dan pemantauan terhadap rantai pasok pangan. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat dalam menangani berbagai persoalan yang melibatkan kewenangan lintas sektor.
Sejumlah isu tersebut antara lain banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran.
### Penyertaan Modal BRK Syariah Dikaji Komprehensif
Sementara itu, terkait evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan investasi daerah, Amsakar menyampaikan bahwa rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah akan didasarkan pada kajian komprehensif.
Kajian tersebut akan mempertimbangkan aspek risiko sekaligus manfaat ekonomi yang dapat diperoleh daerah.
Pemko Batam juga melakukan evaluasi terhadap penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan laba pada 2025 serta porsi kepemilikan saham.
Evaluasi tersebut akan dilakukan sebelum pemerintah merealisasikan penyertaan modal baru.
Amsakar kembali menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan DPRD Kota Batam menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, proses pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi harus memastikan setiap kebijakan belanja benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” kata Amsakar.
