Batam – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta bebas dari salah saji material.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Raja Isa, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Selasa (2/6/2026).
Penyerahan dokumen LHP dilakukan secara simbolis oleh pimpinan BPK Kepri kepada para kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau. Prosesi tersebut menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada publik.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi indikator konsistensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja sama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
“Kami bersyukur Anambas kembali meraih Opini WTP dari BPK. Ini bukan sekadar predikat, tapi amanah dan tanggung jawab besar. WTP ini harus kita jadikan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anambas,” ujar Bupati.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
Raihan WTP yang kembali diperoleh Pemkab Anambas diharapkan dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kepulauan Anambas kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipercaya masyarakat. (Azmi)
