Anambas – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Agustar, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap sistem rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai respons atas keresahan yang dirasakan sejumlah nelayan yang mengaku tidak mendapatkan bagian BBM subsidi untuk kebutuhan melaut. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas penangkapan ikan serta berdampak pada perekonomian nelayan.
Agustar mengatakan, pihaknya menerima berbagai laporan dan keluhan dari nelayan terkait kesulitan memperoleh BBM subsidi meskipun mereka merupakan nelayan aktif yang bergantung pada bahan bakar tersebut untuk menjalankan operasional penangkapan ikan.
“Kami meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengevaluasi mekanisme rekomendasi BBM subsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan nelayan,” ujar Agustar, Minggu, (31/5/26).
Menurutnya, persoalan ini mencuat menyusul terjadinya polemik dalam penyaluran BBM subsidi di SPBU yang melayani kebutuhan nelayan di Desa Mengkait. Sejumlah nelayan mengaku tidak dapat memperoleh BBM subsidi sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme dan penerapan rekomendasi yang berlaku.
HNSI menilai perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap data penerima rekomendasi serta pengawasan yang lebih ketat dalam proses distribusi BBM subsidi. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak-hak nelayan kecil tetap terpenuhi dan tidak terjadi ketimpangan dalam penyaluran.
Selain mendorong evaluasi, Agustar menegaskan bahwa DPC HNSI Kepulauan Anambas siap mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara nelayan, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pihak penyalur BBM subsidi guna mencari solusi terbaik atas persoalan yang terjadi.
“HNSI siap menjembatani komunikasi dan membantu mencarikan solusi agar permasalahan penyaluran maupun rekomendasi BBM subsidi ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang terpenting adalah kebutuhan nelayan terpenuhi dan aktivitas melaut tidak terganggu,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat nelayan.
“BBM subsidi merupakan kebutuhan vital bagi nelayan. Karena itu, sistem penyaluran harus berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran. HNSI akan terus mengawal aspirasi nelayan dan mendukung upaya penyelesaian yang berpihak kepada kepentingan masyarakat nelayan,” tutup Agustar. (red/reza)
