Anambas — Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Anambas berlangsung dinamis saat Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2026. Dalam penyampaiannya, Aneng menegaskan bahwa APBD tahun depan disusun dengan pendekatan realistis, efisien, dan berpihak langsung kepada kebutuhan masyarakat.
Aneng mengapresiasi masukan seluruh fraksi dan menyebut bahwa kritik yang disampaikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan fiskal daerah.
“Setiap pandangan fraksi memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih presisi dalam menetapkan prioritas pembangunan,” ujarnya dalam sidang paripurna di Ruang DPRD Anambas, Tarempa.
Tekan Ketergantungan pada Pusat, Dorong PAD
Sejumlah fraksi menyoroti ketergantungan fiskal Anambas yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat. Menjawab itu, Aneng menyebutkan bahwa Pemda memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari digitalisasi pajak–retribusi, pemanfaatan aset daerah secara produktif, hingga mendorong kemitraan dengan pelaku usaha sektor unggulan seperti pariwisata dan perikanan.
Penurunan Dana Bagi Hasil yang mencapai lebih dari Rp79 miliar juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menyatakan akan melakukan penyesuaian prioritas belanja dan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan dasar masyarakat.
Belanja Pegawai Naik, Tapi Tetap Dikendalikan
Fraksi juga menyoroti kenaikan belanja pegawai. Aneng menjelaskan bahwa lonjakan anggaran disebabkan penyesuaian gaji ASN–PPPK, namun Pemda memastikan proporsinya tetap dikendalikan melalui penataan SDM dan selektif dalam pemberian tunjangan berbasis kinerja.
Belanja Modal Naik 46%, Fokus Infrastruktur Publik
APBD 2026 mencatat kenaikan signifikan pada belanja modal, terutama pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Menurut Aneng, pembangunan infrastruktur dasar menjadi kunci mengurangi ketimpangan antarwilayah dan membuka akses ekonomi baru di pulau-pulau.
Ia menegaskan Pemda akan lebih selektif dalam pengadaan kendaraan dinas dan memprioritaskan sarana yang langsung mendukung pelayanan publik, seperti ambulans, fasilitas kesehatan, dan transportasi sekolah.
Bansos Melonjak 327%, Pastikan Tepat Sasaran
Kenaikan anggaran bantuan sosial ikut mendapat sorotan. Aneng memastikan verifikasi penerima dilakukan berlapis melalui DTKS, musyawarah desa, hingga pengecekan lapangan. Ia menegaskan bahwa kenaikan bansos harus berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah memastikan sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi antar-pulau tetap berada dalam prioritas utama. Termasuk penanganan krisis air bersih, distribusi tenaga pengajar hingga pulau kecil, dan peningkatan operasional layanan Puskesmas Keliling.
Akan Disesuaikan dengan Kebijakan Transfer Pusat
Di akhir penyampaian, Aneng menegaskan bahwa Pemda dan DPRD akan kembali menyelaraskan APBD 2026 dengan kebijakan final pemerintah pusat agar tidak terjadi defisit berlebih.
“APBD harus mencerminkan kemampuan keuangan daerah secara riil,” tegasnya. (Reza)
