Anambas – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan jawaban Kepala Daerah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (16/9/2026).
Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, lantai 1, dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan.
Dalam pembukaan rapat, Rian menyampaikan berdasarkan catatan Sekretariat DPRD, rapat dihadiri 11 dari 20 anggota DPRD dan telah memenuhi kuorum.
“Menurut catatan Sekretaris DPRD, daftar hadir pada pembukaan Rapat Paripurna DPRD pada hari ini telah ditandatangani oleh 11 dari 20 anggota dan telah memenuhi quorum,” ujar Rian.
Adapun rincian kehadiran terdiri dari 4 dari 6 anggota Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya, 4 dari 8 anggota Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera, serta 3 dari 6 anggota Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat.
Rapat turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, camat dan lurah, serta sejumlah pimpinan instansi dan organisasi lainnya.
“Yang kami hormati Anggota Pimpinan Daerah Komando Distrik Militer 0318 Natuna, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa, Kapolres Kepulauan Anambas, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Pangkalan Udara TNI AL Matak,” kata Rian saat membuka rapat.
Selain itu, hadir Ketua Pengadilan Agama Tarempa, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua LAM, Ketua MUI, Ketua Baznas, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, pimpinan partai politik, instansi vertikal, organisasi masyarakat dan wanita, pimpinan perusahaan dan perbankan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda serta awak media.
Agenda paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari tiga fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Salah satu pandangan disampaikan Fraksi Perjuangan Nasional melalui juru bicaranya, Siswandi. Fraksi tersebut mengapresiasi proses pembahasan yang telah dilakukan antara legislatif dan eksekutif.
Siswandi mengatakan perbedaan pandangan selama pembahasan anggaran merupakan bagian dari proses demokrasi untuk mencapai tujuan bersama.
“Selama proses pembahasan telah terjadi diskusi antara pihak legislatif dan eksekutif. Hal ini mengandung nilai dan makna yang akan menjadi landasan untuk mencapai tujuan,” ujar Siswandi.
Dalam pandangannya, Fraksi Perjuangan Nasional meminta pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dalam Perubahan APBD 2026. Kebijakan anggaran juga diminta tetap mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas.
Fraksi turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan potensi yang dimiliki Anambas agar tidak terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“Kemandirian fiskal tidak boleh selalu bergantung pada transfer pusat dengan mengoptimalkan potensi daerah dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Siswandi.
Selain persoalan PAD, Fraksi Perjuangan Nasional menyoroti penurunan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana dan masyarakat miskin. Kondisi tersebut diminta menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Fraksi juga mengingatkan pemerintah daerah terhadap dampak pemangkasan anggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi, khususnya bagi pelajar dan pekerja.
“Pemangkasan anggaran jangan sampai menimbulkan permasalahan baru dan berdampak terhadap ketidakstabilan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Terkait kebijakan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat, Fraksi Perjuangan Nasional meminta Bupati Kepulauan Anambas terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil, Fraksi juga meminta pemerintah daerah lebih teliti dan berhati-hati dalam menyusun APBD. Program yang bersifat wajib dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta menjadi prioritas.
Sementara kegiatan yang masih memungkinkan untuk ditunda dapat ditangguhkan hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Rapat paripurna selanjutnya dilanjutkan dengan agenda tanggapan atau jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (Azmi)
