Anambas — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Rapat Evaluasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis (30/7/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan pendataan sekaligus menyusun strategi percepatan agar target penyelesaian sensus dapat tercapai sesuai jadwal.
Rapat dipandu Fernandus Manurung sebagai moderator dan dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yessi, Kepala Bagian Perekonomian Yohanes, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Adi Cahyadi, para camat, jajaran BPS, serta staf Bagian Perekonomian.
Dalam paparannya, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Adi Cahyadi menyampaikan hingga akhir Juli 2026 capaian pendataan Sensus Ekonomi telah mencapai 74,11 persen.
Menurutnya, sensus ekonomi merupakan tanggung jawab bersama karena hasilnya akan menjadi dasar pemetaan kondisi dan perubahan perekonomian daerah dalam beberapa tahun ke depan.
“Sensus Ekonomi ini merupakan milik kita bersama. Data yang dihimpun akan menjadi dasar memetakan perubahan perekonomian dan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan,” ujar Adi.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yessi mengatakan capaian tersebut sudah cukup baik, namun seluruh pihak diminta terus mempercepat pendataan hingga mencapai 100 persen.
“Capaian 74,11 persen ini sudah sangat baik. Tinggal sedikit lagi untuk mencapai target. Karena itu dukungan seluruh camat sangat diperlukan agar percepatan pendataan bisa berjalan sesuai target,” kata Yessi.
Ia mengakui kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan sensus. Karena itu, menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan petugas lapangan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan perkembangan pendataan di masing-masing kecamatan. Kecamatan Siantan Utara mencatat capaian tertinggi dengan 91,83 persen, sedangkan Kecamatan Kute Siantan masih menjadi wilayah dengan progres terendah, yakni 57,71 persen.
Selain pendataan rumah tangga usaha, BPS juga melaporkan pendataan terhadap 12 usaha besar telah mencapai sekitar 90 persen. Satu usaha yang berada di Pulau Bawah dijadwalkan akan didata pada Agustus mendatang. Pendataan Pasar Inpres juga telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung bersama pendataan Pasar Ikan pada pekan depan.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian data awal dengan wilayah sensus, responden yang sedang berada di luar daerah, komitmen sebagian petugas terhadap target harian, hingga cuaca buruk dan keterbatasan transportasi antarpulau.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPS bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyepakati sejumlah langkah percepatan, di antaranya mengoptimalkan tim organik BPS pada wilayah khusus, melakukan verifikasi ulang terhadap data berstatus “tidak ditemukan”, menyelesaikan pendataan usaha besar, mengidentifikasi wilayah sensus yang belum tuntas, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dalam sesi diskusi, Yessi juga mengingatkan pentingnya mencocokkan data dengan kondisi riil di lapangan, termasuk memperhatikan warga yang telah pindah atau meninggal dunia.
Ia menilai pendekatan persuasif kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan, terutama di wilayah kepulauan.
“Kalau masyarakat sudah diberikan pemahaman yang baik, kita bisa turun bersama camat dan perangkat desa untuk menjelaskan pentingnya sensus ekonomi ini,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Kute Siantan menjelaskan rendahnya capaian di wilayahnya dipengaruhi kondisi salah seorang petugas yang sedang sakit. Dari pihak desa juga muncul usulan agar informasi jadwal pendataan disampaikan lebih awal sehingga pemerintah desa dapat membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Adi Cahyadi menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran sehingga jumlah petugas lapangan disesuaikan.
Ia juga mengungkapkan tidak tersedia anggaran khusus untuk sosialisasi sehingga BPS menggandeng Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam berbagai kegiatan publikasi.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah, baik melalui pemasangan spanduk maupun fasilitasi kegiatan sosialisasi di lapangan,” katanya.
Pada akhir rapat, Fernandus Manurung menargetkan proses pendataan dapat diselesaikan paling lambat 15 Agustus 2026, sehingga sisa waktu hingga akhir Agustus dapat dimanfaatkan untuk penyisiran data yang belum lengkap.
Menutup rapat, Yessi meminta laporan perkembangan pendataan disampaikan secara berkala kepada para camat. Ia juga mengingatkan petugas agar tidak memaksakan penyeberangan apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan.
Selain itu, ia meminta strategi publikasi Sensus Ekonomi 2026 terus diperkuat, termasuk mengevaluasi materi sosialisasi melalui videotron dan media publik lainnya agar informasi mengenai sensus semakin luas diterima masyarakat. (Red/Azmi)
